Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6

34

    Orientasi pembangunan masa lalu lebih difokuskan pada wilayah
    daratan (mainland) dan belum diarahkan pada potensi kelautan yang
    bertabur pulau-pulau sebagai pengerat nasionalisme wawasan
    nusantara, menunjukkan masih belum optimalnya implementasi
    wawasan nusantara, rendahnya komitmen dan political will dari
    pemerintah dalam konservasi sumberdaya ikan.
    Dalam pelaksanaan peraturannya pun, sistem perundangan yang
    bersifat pengaturan pelaksanaan pembangunan di Indonesia menganut
    sektoral. Artinya suatu produk UU pada umumnya mengatur sektor,
    kemudian dijabarkan oleh PP, Perpres dan Permen yang sifatnya
    sektoral. Suatu masalah yang memerlukan konsolidasi kewenangan
    antar Lembaga setingkat Kementerian, biasanya diatur dalam PP,
    Perpres atau SKB Menteri, namun prakteknya sulit, karena ego sektoral
    masih sangat menonjol.

f. Ekonomi. Pengelolaan wilayah peisisr dan pulau-pulau kecil dalam
    tataran pembangunan nasional saat ini masih menghadapi banyak
    tantangan, diantaranya tidak optimalnya kontribusi sektor kelautan dan
    perikanan terhadap pendapatan produk domestik bruto (PDB) dari hasil
    perikanan, jasa kelautan dan jasa lingkungan. Tidak optimalnya
    penyerapan tenaga kerja pada bidang pemanfaatan sumberdaya
    kelautan dan perikanan, industri pengolahan hasil kelautan dan
    perikanan, upaya konservasi kawasan perairan yang masih tidak
     optimal serta belum mendukung terciptanya pemanfaatan konservasi
     untuk jasa lingkungan.
     Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan
     tangkap selama periode 2005 - 2009 menunjukkan hasil yang sangat
     memuaskan, dengan rata-rata lebih dari 60 % per tahun. Namun upaya
     ini belum diikuti pemasukan negara yang secara kasat ditunjukkan dari
     penerimaaan sektor pemanfaatan jasa lingkungan dan konservasi
     wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemanfaatan jasa lingkungan
     yang diperoleh dari aktivitas wisata pesisir dan perairan, masih samar
     dan belum dihitung secara rigid sebagai masukan negara bukan pajak
     dari sektor kelautan dan perikanan.
     Kondisi masyarakat nelayan artisanal dengan pemahaman pengelolaan
     wilayah/kawasan minim konservasi menyebabkan menurunnya hasil
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11