Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

19

dari Kementerian kepada gubernur dan penugasan sebagian urusan
bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada pemerintah
daerah bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan kelautan
dan perikanan sesuai Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja
Kementerian, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian. (2) Pasal
3 menjelaskan bahwa : (a) Sebagian urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan Tahun 2012 yang dilimpahkan kepada gubernur
merupakan kegiatan yang bersifat non-fisik bidang kelautan dan
perikanan; (b) Sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan Tahun 2012 yang ditugaskan pemerintah daerah merupakan
kegiatan yang bersifat fisik di bidang kelautan dan perikanan; (c) Urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2012 yang
dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah
daerah terdiri atas program yang meliputi: pengembangan dan
pengelolaan perikanan tangkap; peningkatan produksi perikanan
budidaya; pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; pengelolaan
sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan; pengembangan sumber daya manusia
kelautan dan perikanan; pengembangan karantina ikan, pengendalian
mutu dan keamanan hasil perikanan; dan dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

9. Landasan Teori

a. Teori Kekuasaan Sebagai Lahirnya Wawasan Nasional Suatu
Bangsa. Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh
paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Beberapa teori
paham kekuasaan dan teori geopolitik. Perumusan wawasan nasional
lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana
konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggung jawabkan.
Teori-teori yang dapat mendukung rumusan tersebut antara lain: Paham
Machiavelli (Abad XVII), yang memberikan pesan tentang cara
membentuk kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat
berdiri dengan kokoh. Didalamnya terkandung beberapa postulat dan
cara pandang tentang bagaimana memelihara kekuasaan politik;
Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII), merupakan tokoh