Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9
BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN
6. Umum. Setiap upaya yang sedang dan akan dilakukan dalam
mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa haruslah mempedomani
landasan-landasan yang kokoh dan kuat serta pada dasarnya sudah
mendapatkan kesepakatan nasional, hal ini sangat penting mendapat
penekanan agar arah yang dituju tidak menyimpang dari cita-cita nasional.
Pengelolaan wilayah dan kekuatan pendukungnya bukan hanya melibatkan
TNI-Polri semata tetapi melibatkan semua komponen bangsa yang
dilakukan secara sadar, tulus, ikhlas dan jujur serta dilandasi oleh sikap
mengabdi kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan suatu
landasan paradigma nasional yang meliputi, Pancasila sebagai landasan
idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional,
Wawasan Nusantara sebagai landasan visional dan Ketahanan Nasional
sebagai landasan konsepsional, selain itu juga digunakan Undang-undang
RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional tahun 2005-2025 beserta peraturan perundang-undangan yang
merupakan rincian penjabaran dari paradigma nasional dan RPJPN
sebagai landasan operasional.
7. Paradigma Nasional.
a. Pancasila sebagai Landasan Idiil. Pancasila sebagai
dasar negara merupakan sumber dari segala hukum atau sebagai
sumber tertib hukum Indonesia maka Setiap produk hukum tentang
Pengelolaan Wilayah dan Kekuatan Pendukungnya harus
bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan
UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam
pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD
11
