Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

67

BAB VI
KONSEPSI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI GUNA
MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN

BANGSA

24. Umum.
Ketahanan pangan tidak saja berarti terpenuhinya seluruh kebutuhan

pangan bagi penduduk, tetapi juga harus menjamin petani yang terlibat
langsung dalam penyediaan pangan. Tersedianya pangan yang murah juga
harus menjamin bahwa petani yang terlibat juga terpenuhi hak-haknya yang
paling asasi seperti pendidikan, perumahan, rekreasi, dan tersedianya akses
ekonomi yang dapat menjamin kesejahteraan diri dan keluarganya. Hingga
kini, petani di negeri ini bisa dibilang yang paling menderita, dengan margin
keuntungan yang sangat kecil dan seratus persen risiko ditanggung sendiri,
sejak dari lahan hingga konsumen.

Maka, yang harus dilakukan bangsa ini tidak boleh sekedar
menggaungkan ketahanan pangan atau kemandirian pangan semata.
Kedaulatan pangan (yang tentunya berbasis domestik) harus direalisasikan
sebaik-baiknya. Karena dengan melaksanakan kedaulatan pangan, sudah
barang tentu terlaksana pula ketahanan pangan dan kemandirian pangan.
Kedaulatan pangan harus dilaksanakan dengan kembalfe ke kiblat
industrialisasi berbasis pertanian domestik (domestic agro based industry).
Pertama, tentu langkah ini harus dibersamai dengan kebijakan dan proteksi
pemerintah lebih pro petani, yang lebih menguntungkan petani dalam negeri,
tidak hanya menguntungkan kaum minoritas yang mencari keuntungan
pribadi. Kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup petani adalah indikasi
keberhasilan kedaulatan pangan dan pembangunan pertanian. Kedua, sistem
kedaulatan pangan harus melibatkan para akademisi atau kaum intelektual
yang berkompeten dari perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.
Saat ini, peran dan kontribusi kaum intelektual masih kurang bisa dirasakan
secara nyata. Kaum intelektual harus memebantu pembangunan pertanian