Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

19

memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan
pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Menurut Sumarwoto (dalam Sugandhy dan Hakim, 2007: 21),
pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai perubahan positif sosial
ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana
masyarakat bergantung kepadanya12. Keberhasilan penerapannya
memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial yang
terpadu, kelangsungan (viabilitas) politiknya tergantung pada dukungan
penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan
kegiatan dunia usahanya. Hampir senada dengan definisi di atas, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar, dan terencana dalam
proses pembangunan, berbasis lingkungan hidup untuk menjamin
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan
generasi masa depan.

Selanjutnya, menurut Emil Salim (dalam Utomo, tanpa tahun),
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) diartikan sebagai
suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber
daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam
dan manusia dalam pembangunan13. Menurut Salim, konsep
pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok besar, yaitu
sebagai berikut:

a. Proses pembangunan mesti berlangsung secara berlanjut, terus-
menerus, dan kontinyu, yang ditopang oleh sumber alam,
kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara
berlanjut pula.

12 Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim, 2007, Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
Ben/vawasafys.ingkungan, Cetakan I, Bumi Aksara, Jakarta.
13Utcmo, Tri Widodo W., tanpa tahun, Keseimbangan Kepentingan Ekonomis dan Ekologis dalam
Menunjang Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), Universitas
Padjadjaran (UNPAD), Bandung, Makalah