Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

22

b. Penggunaan instrumen pajak dan instrumen berbasis pasar
lainnya untuk mengalihkan kecenderungan konsumsESl

c. Prioritas investasi dan belanja pemerintah pada sektor ekonomi
hijau, pembatasan investasi dan belanja pada sektor yang
menguras sumber daya alam.

d. Mempromosikan investasi dan inovasi hijau, melakukan
investasi dalam membangun kapasitas dan pelatihan, dan serta
penguatan tata kelola ekonomi nasional, regional dan
internasional.

Selanjutnya, Emil Salim (2012) menyatakan bahwa MP3EI perlu
dilengkapi masterplan pembangunan sosial dan lingkungan supaya ada
penyeimbang dengan pemanfaatan daya saing utama skill, tropical and
material resources untuk para petani. MP3EI jangan hanya berjalan sempit
pada bidang ekonomi saja sehingga dalam hal ini pemerintah perlu
menambah program yaitu jalur sosial dan jalur lingkungan yang tidak saling
tumpang tindih dengan program yang telah ada. Dengan adanya jalur
lingkungan, maka kerusakan pada lingkungan dapat dicegah. Hal ini
menjadi penting bagi pembangunan integratif sosial-ekonomi dan
pembangunan lingkungan hidup Indonesia.

Selain itu, Akhmad Fauzi (Kompas, 2012) Guru Besar Fakultas
Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor juga mengatakan bahwa
MP3EI jika tanpa rambu-rambu lingkungan akan berisiko menimbulkan
terjadinya kerusakan ekologi yang besar. Hal ini disebabkan karena
sifatnya yang cenderung eksploitatif, sehingga pada akhirnya akan
memperbesar ongkos/biaya pemulihan lingkungan serta membahayakan
hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Tanggapan Pemerintah Daerah terhadap dokumen MP3EI antara lain
dikemukakan Gubernur Kalimantan Timur (Barito Post, 2012) yang
mengharapkan MP3EI tidak mempercepat kerusakan lingkungan seiring
dengan diterapkannya wilayah Kalimantan sebagai lumbung energi
nasional dalam MP3EI. Untuk itulah maka diperlukan beberapa perubahan
peraturan baik dalam upaya pengelolaan lingkungan di daerah maupun