Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

11

Indonesia yang secara sendiri atau bekerjasama dengan oknum aparat,
menghalangi upaya pemberantasan illegal fishing, untuk kepentingan priba-
di/kelompok, dengan mengabaikan kepentingan nasional. Berdasarkan pe­
laku dan wilayah operasinya, praktek illegal fishing yang berdampak pada
kinerja pengelolaan perikanan nasional dapat diklasfikasikan atas beberapa
type, yaitu illegal fishing yang dilakukan oleh:

a. KIA yang beroperasi menangkap ikan di WPP-NRI;
b. Kll yang beroperasi menangkap ikan di W PP-NRI;
c. Kll yang beroperasi di wilayah laut kompetensi RFMOs, dan/atau
di wilayah ZEE negara lain, dan/atau di laut lepas;
d. KIA yang mengibarkan bendera Indonesia melakukan praktek
illegal fishing di wilayah laut kompetensi RFMOs, dan/atau di wilayah
ZEE ne-gara lain, dan/atau di laut lepas;
Illegal fishing sebagaimana tersebut dalam butir a dan b di atas, me­
nyebabkan kerugian langsung sangat signifikan bagi negara, baik dari
aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Sedangkan Illegal fishing yang
dimaksud dalam butir c dan d, berimplikasi pada penolakan eksport hasil
perikanan dari Indonesia oleh sejumlah negara pengimport dan pengurang­
an kuota penangkapan di wilayah kompetensi RFM Os dan di laut lepas.
Mempertimbangkan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh
adanya praktek-praktek illegal fishing, kompleksitas permasalahan dalam
memberantas illegal fishing, serta terbatasnya kapasitas dan kapabilitas
untuk menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum di laut se­
cara memadai, diperlukan pengawasan perikanan yang efektif, efisien, dan
terpadu dalam suatu SISMENNAS yang optimal, untuk memadukan tata ni­
lai, struktur, dan proses yang relevan dengan pemberantasan illegal fishing,
dengan mengintegrasikan setiap sarana (means) yang tersedia di berbagai
institusi dan cara-cara (ways), guna mencapai karsa (ends) yang diingin­
kan. Keseluruhan proses tersebut perlu didukung Sistem Informasi Mana­
jemen Nasional (SIMNAS) dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi,
simplifikasi, dan sinkronisasi (KISS) yang baik di lingkungan TPKB, serta
sebagai sarana penjabaran tujuan dan cita-cita nasional menjadi sasaran-
sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan