Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

72

WPP-NRI akan meningkat. Selanjutnya, melalui peningkatan kerjasama in­
ternasional dan regional, kinerja KKP dalam mengendalikan armada per­
ikanan nasional yang beroperasi menangkap ikan di luar WPP-NRI, akan
dapat ditingkatkan.

Luasnya wilayah perairan laut yurisdiksi nasional yang harus diawasi,
tingginya intensitas kegiatan illegal fishing oleh KIA maupun Kll, di lain pi­
hak dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki,
menuntut perlunya kerjasama yang lebih intensif antar institusi terkait di
dalam negeri. Meskipun pola operasi pengawasan perikanan oleh
DJPSDKP-KKP terus disempurnakan, namun dengan kapasitas dan kapa­
bilitas yang ada, belum mampu menghapus seluruh praktek illegal fishing di
WPP-NRI. Apabila kerjasama lintas sektor dapat ditingkatkan, termasuk de­
ngan melibatkan TNI-AU yang memiliki pesawat terbang yang dapat men­
dukung pengawasan perikanan melalui udara, maka kinerja pengawasan
perikanan akan dapat lebih ditingkatkan lagi.

26. Strategi.
Pemilihan strategi untuk mengoptimalkan SISMENNAS guna mewu­

judkan politik pembangunan bidang pemberantasan illegal fishing dalam
rangka meningkatkan ketahanan nasional memerlukan ketegasan Pimpin­
an Nasional, dengan kemauan politik (political will) pemerintah serta du­
kungan berbagai sektor yang bertautan dengan masalah ini. Kemauan po­
litik tersebut harus diwujudkan dalam pernyataan politik yang jelas dan se­
laras (in line) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
dengan keberpihakan pada kepentingan nasional untuk mewujudkan ke­
sejahteraan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Beberapa langkah-langkah strategis yang telah dilakukan DJPSDKP-KKP
dalam memberantas illegal fishing, perlu dipertimbangkan dalam menentu­
kan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan kemudian, agar dicapai
kehematan. Langkah-langkah strategis dimaksud antara lain mencakup:

a. Meningkatkan pengendalian atas kegiatan/usaha perikanan
tangkap, meliputi: