Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6

36

  3. KKN dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan tersebut
       dan aspirasi masyarakat yang tidak tersalur, mengakibatkan program
       pembangunan tidak tepat sasaran, kemiskinan dan kesenjangan sosial.

  4. KKN pada kegiatan penegakan hukum, telah mengakibatkan penegakan
      hukum menjadi tidak efektif, tidak tercapainya keadilan dan kepastian hukum
      yang menjadi faktor dominan dalam terwujudnya daya saing negara
      (competitiveness).
           Kondisi budaya politik di Indonesia dewasa ini, sebagaimana dinyatakan

 oleh Huntington , bahwa pada masa awal transisi demokrasi ditandai dengan
 bagi-bagi kekuasaan di antara koalisi yang menghasilkan transisi demokrasi
 tersebut, penurunan efektifitas kepemimpinan dalam pemerintahan yang baru
 sedangkan dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri belum akan mampu
 menawarkan solusi mendasar terhadap berbagai permasalahan sosial dan
 ekonomi di negara yang bersangkutan. Maraknya korupsi pada Negara-negara
 berkembang yang melaksanakan masa transisi demokrasi, memerlukan
 konsolidasi demokrasi yang efektif agar masyarakat mempercayai berjalannya
pilar-pilar demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik. Percepatan
konsolidasi demokrasi dilakukan dengan mempercepat penyelesaian masalah-
masalah tersebut, demi tercapainya tujuan demokrasi yaitu kesejahteraan
masyarakat.

b. Implikasi penguatan budaya politik Terhadap Ketahanan Nasional.
         Akibat kegagalan implementasi kewaspadaan nasional atas korupsi, yang

berimplikasi cukup luas terhadap budaya politik nasional, secara langsung atau
tidak langsung telah mendorong timbulnya konflik kepentingan diantara elit
politik, sektor swasta, yang selanjutnya mendorong timbulnya konflik sosial baik
vertikal, horisontal maupun diagonal. Dampak konflik sosial yang ditimbulkan
akibat persaingan kepentingan politik, kesenjangan sosial dan ketidakadilan
akan menjadi hambatan dan acaman bagi integrasi nasional dan pembangunan
nasional yang menjadi prioritas kewaspadaan nasional.

         Implikasi budaya politik Indonesia bersifat parokial-kaula dimana massa
masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggungjawab
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11