Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

73

terhadap ‘Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha’ (Prioritas Nasional pertama)
juga sangat jelas kondisi pelayanan publik dan praktek korupsi merupakan
indikator upama dalam penilaian Global Competitiveness Index , World
Competitiveness Index dan Corruption Perception Index yang menjadi tolak ukur
investasi dunia. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa prosedur perijinan
yang berbelit-belit dengan latar belakang ‘terselubung’ mendapatkan suap,
unfair-competition dalam dunia usaha akibat konspirasi korupsi dan kolusi, dan
ketidak-nyamanan iklim usaha merupakan praktek pemerintahan yang
mencegah masuknya investor dan mendorong larinya investor ke luar negeri.

Telah disadari pula bahwa berdasarkan rekapitulasi perkara-perkara
korupsi di Indonesia, prosentase kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan
jasa yang merupakan bagian dari proses pembangunan infrastruktur , adalah
sangat besar mendekati 60% dari total kasus korupsi yang disidangkan di
pengadilan. Pengaruh 'Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi’
terhadap keberhasilan Prioritas Nasional ‘Percepatan Pembangunan
Infrastruktur1tidak diragukan lagi. Perbaikan birokrasi dan pelayanan publik serta
pencegahan potensi terjadinya praktek korupsi, merupakan prasyarat bagi
dilaksanakannya ‘Percepatan Pembangunan Infrastruktur3 (Prioritas Nasional
kedua) di Pusat maupun Daerah.

Pembangunan sebaran koridor-koridor Industri sebagai bagian dari
pemerataan pertumbuhan perekonomian, sangat ditentukan oleh ketersediaan
infrastruktur dasar di daerah-daerah koridor industri tersebut, yaitu :
ketersediaan listrik, prasarana jalan dan air bersih, disamping tentu saja
kemudahan perijinan dan dukungan prasarana pendukung (pembebasan lahan,
keamanan dll). Justru distribusi ketersediaan pasokan listrik, prasrana jalan dan
air bersih tersebut merupakan titik lemah pembangunan di daerah-daerah
selama ini. Akibat praktek korupsi sejak penyusunan anggaran pembangunan di
Pusat maupun Daerah, dan lemahnya pelayanan publik, mengakibatkan
orientasi prioritas penyebaran sediaan listrik, prasrana jalan dan air bersih
dikalahkan oleh ‘proyek-proyek pesanan’ dengan imbalan keuntungan pribadi.
Pengaruh ‘Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi’ terhadap
keberhasilan Prioritas Nasional ‘Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai