Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

76

pelayanan pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat akibat
cukup tingginya pertumbuhan ekonomi. Namun demikian pengurangan
kemiskinan masih belum menjadi prioritas penyusunan anggaran pembangunan
di Pusat maupun Daerah, juga antara lain akibat praktek korupsi untuk
mengutamakan ‘proyek-proyek pesanan’ lain dengan imbalan keuntungan
pribadi. Berdasarkan data perkara korupsi yang disidangkan ke pengadilan,
banyak sekali kasus penyimpangan dana bantuan sosial (bantuan fiktif) di
daerah-daerah yang seharusnya ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang
berdampak pada pengurangan kemiskinan. Keadaan ini menjadi bukti lemahnya
birokrasi pelayanan publik dan sistem pencegahan korupsi dalam mendukung
strategi pengentasan kemiskinan secara nasional. Pelaksanaan Prioritas
Nasional ‘Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi’ tentu juga
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program Prioritas Nasional
‘Percepatan Pengurangan Kemiskinan: Sinergi Klaster N V ’ (Prioritas Nasional
kedelapan).

Kondisi sosial politik nasional pada era reformasi ini perlu menjadi
prioritas perhatian pemerintah. Meluasnya Korupsi telah menyebabkan ketidak­
percayaan masyarakat terhadap sendi-sendi Demokrasi, yaitu Lembaga
Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, yang kemudian secara langsung ataupun
tidak langsung mendorong meluasnya demonstrasi yang berlangsung terus-
menerus diberbagai wilayah Indonesia, kekerasan dan anarkhi. Ignas Kleden
menyatakan bahwa Keadaan sosial politik di Indonesia semenjak reformasi
ditandai oleh dua gejala yang sangat menyolok dalam tingkah laku politik yaitu
kebebasan disatu pihak dan kekerasan dipihak lainnya. Kekerasan ini
memperlihatkan diri dalam berbagai ekspresi yang berbeda-beda tapi pada
dasarnya menyembunyikan suatu struktur yang kurang lebih sama.55 Perilaku
kekerasan dalam penyampaian pesan-pesan politik bahkan akhir akhir ini begitu
sering terjadi pada momen-momen politik tertentu, dilakukan tidak hanya oleh
kelompok kecil masyarakat yang melakukan demo untuk mendukung elit
penguasa atau kelompok tertentu tetapi juga oleh individu dan kelompok elit

55 Lely Arrianie, Dr. MSi, op.cit. hal. 1