Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

74

Koridor Ekonomi’ (Prioritas Nasional ketiga) serta ‘Peningkatan Rasio
Elektrifikasi dan Konversi Energi (Prioritas Nasional keenam) juga menjadi
sangat jelas.

Keberhasilan pelaksanaan Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Investasi
dan Usaha’ , ‘Percepatan Pembangunan Infrastruktur* , dan 'Peningkatan
Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi’ juga tentu saja mendorong
lapangan kerja. Pada sisi lain ketersediaan Tenaga Kerja berkeahlian juga
menjadi faktor penentu keberhasilan ketiga Prioritas Nasional. Beberapa perkara
korupsi yang ditemui dan banyaknya laporan pengaduan masyarakat,
menunjukkan indikasi kuat bahwa praktek korupsi juga meluas di sektor
pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah, baik lembaga pendidikan formal
maupun non-formal seperti Balai Latihan Kerja. Beberapa kasus korupsi pada
Kementerian Tenaga Kerja berkaitan dengan penyediaan peralatan di Balai
Latihan Kerja seluruh Indonesia, pengadaan bantuan prasarana bagi pesantren-
pesantren seluruh Indonesia di Departemen Sosial dan Departemen Agama,
menjadi bukti mengguritanya korupsi di Indonesia yang berpengaruh kuat
terhadap pembangunan tenaga kerja berkeahlian. Pelaksanaan Prioritas
Nasional ‘Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi’ tentu sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan Prioritas Nasional 'Penciptaan Kesempatan
Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda’ (Prioritas Nasional keempat) dan
Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia1 (Prioritas Nasional ketujuh)
yang dicanangkan.

Praktek korupsi sejak penyusunan anggaran pembangunan di Pusat
maupun Daerah untuk mengutamakan ‘proyek-proyek pesanan’ lain dengan
imbalan keuntungan pribadi, juga terjadi di sektor petanian dan pertanahan yang
mengakibatkan lemahnya orientasi prioritas ‘Ketahanan Pangan’ dan kemudian
menyebabkan penurunan secara signifikan Ketahanan Pangan nasional dalam
dua dasawarsa terakhir. Beberapa kasus korupsi dalam pengadaan pupuk dan
bantuan bibit bagi para petani di berbagai daerah, menjadi bukti lemahnya
birokrasi pelayanan publik dan sistem pencegahan korupsi dalam mendukung
strategi Ketahanan Pangan Nasional. Pelaksanaan Prioritas Nasional ‘Perbaikan
Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi’ tentu juga sangat berpengaruh