Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

78

pemerintahan perlu menjadi prioritas utama yang menjadi leverage (pengungkit)
bagi Ketahanan Nasional yang kokoh dimasa mendatang.

25. Kebijakan

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui
reformasi birokrasi dan dalam rangka pencegahan KKN, pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2013 langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada
tahun 2013 adalah sebagai berikut:
1. Proses Pencegahan dan Penegakan Hukum yang terkoordinasi dan

terintegrasi.
Dalam melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang
terintegrasi, diperlukan peningkatan koordinasi yang m em adai antar aparat
penegak hukum khususnya dalam berbagai upaya pencegahan yang
integratif serta penanganan kasus-kasus yang mendapat perhatian
masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang besar kepada
negara sehingga diharapkan upaya penegakan hukum dilakukan terpadu dan
saling bersinergi.
2. Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara.
Dalam tahun 2013, langkah-langkah penegakan system integritas antara lain
penegakan disiplin PN S secara ketat; pemberlakuan bagi pegawai
khususnya yang memangku jabatan structural dan tugas strategis untuk
m enyampaikan laporan harta kekayaan; diterapkannya pakta integritas dan
zona integritas pada K/L/Pem da. Penerapan penegakan kode etik dan
penanganan konflik kepentingan terus diperkuat, sebagai upaya untuk
mengurangi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai.
Perbaikan kualitas pengelolan keuangan negara dilakukan melalui perluasan
penerapan S P IP pada instansi pemerintah. Kompetensi auditor internal dan
pengelola keuangan negara terus ditingkatkan, untuk mendorong
pengelolaan keuangan negara secara accountable dan auditable. Langkah
ini didukung pula melalui inisiatif baru khususnya pelaksanaan program gelar
dan capacity development (non gelar) bagi auditor AP IP dan pengelola