Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

38

mekanisme dan batasan yang jelas mengenai pelibatan militer dan
persoalan dalam pendefinisian konflik sosial yang disebutkan dalam
UU tersebut, khususnya mengenai konflik Sumber Daya Alam.53*

d. Minimnya Peran Pemangku Kebijakan di Sektor Politik
pada Elemen Civil Society untuk Meningkatkan Pendidikan
Politik Warga dalam Menata Manajemen Konflik yang Efektif.

Untuk membangun kondisi masyarakat sipil dan madani (civil
society) yang mandiri, partisipatif dan memiliki kualitas pendidikan
politik yang baik, maka seluruh pemangku kebijakan (stakeholders)
dalam tatanan kehidupan politik nasional berkewajiban untuk turut
serta dalam upaya meningkatkan pendidikan politik warga untuk
menata manajemen konflik agar lebih efektif. Sebagai salah satu
aspek sentral dalam penyelenggaraan kehidupan politik nasional,
kuaiitas partisipasi dan pendidikan politik masyarakat akan sangat
mempengaruhi pola sikap, pola pikir dan pola tindak dalam
menanggulangi terjadinya konflik tersebut dengan mekanisme yang
efektif.

Terjadinya konflik yang benuansa SARA pada beberapa
daerah di Indonesia, dari banyak studi yang dilakukan salah satu
penyebabnya adalah, akibat dari lemahnya pemahaman dan
pemaknaan tentang konsep kearifan budaya. Konflik akan muncul
apabiia tidak ada distribusi miai yang adii kepada masyarakat.
Berangkat dari adanya perbedaan ras pada masyarakat, maka faktor
ini sesungguhnya ieian menjadi penanda awai yang secara budaya
dilabelkan hambatan-hambatannya, yakni melalui prasangka rasial.
Prasangka ini juga bisa muncui oien situasi sosiai, sejarah masa
lalu, stereotipe dan etnosentrisme yang menjadi bagian dalam
kebudayaan kelompok tertentu.04

Dimana salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) yang
memiiiki kewajiban menyelenggarakan pendidikan poiitik masyarakat

53 Haris Azhar. 2012 dikutip dari h ttp ://w w w .te m p o .c o /re ad /n e w s /20 1 2/0 4/17 /0 6 3 39 7 7 66 /U U -
Penanganan-Konfiik-Sosiai-Segera-Digugat

Imam Nasruddin. 2002. Menggagas Pendidikan Multikultural. (Palembang), him. 1.