Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

37

kependudukan, peran aparat keamanan Indonesia dan fraksi para
elit politik Indonesia. Fund for Peace menilai skor Hak Asasi
Manusia (HAM) di Indonesia terkait kekerasan terhadap kelompok
minoritas, konflik sosial dan kekerasan kelompok kesenjangan
ekonomi terus menjadi tantangan Indonesia.52

c. Kurangnya Efektivitas Regulasi dan Peraturan
Perundang-undangan Untuk Meningkatkan Kewaspadaan
Nasional terhadap Konflik Komunal

Selain belum optimalnya peran pemerintah dalam mengatasi
konflik komunal di tataran praksis, dalam tataran regulasi pun
pemerintah dinilai belum dapat menghasilkan kebijakan yang dapat
menyelesaikan konflik komunal atau konflik sosial lainnya secara
optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial (PKS) telah disahkan pada tanggal 10
Mei 2012, banyak kalangan menganggap UU PKS tersebut belum
dapat menyelesaikan persoalan konflik komunal secara utuh dan
menyeluruh, dan di sisi lain dikhawatirkan akan terjadi berbagai
persoalan dalam implementasi UU PKS di lapangan. Penerapan UU
Nomor 7 Tahun 2012 tersebut dianggap mengandung berbagai
interpretasi sehingga akhirnya diujimaterikan ke Mahkamah
Konstitusi.

Beberapa persoalan yang terkait dengan UU Nomor 7 Tahun
2012 tersebut adalah tidak diaturnya secara tegas mekanisme dan
batasan penggunaan hukum adat untuk menyelesaikan konflik, tidak
adanya pengaturan yang detail mengenai peran dan fungsi forum
penyelesaian konflik yang ada di daerah yang dikhawatirkan akan
bertabrakan dengan institusi pemerintah di tingkat lokal dan akan
mengakibatkan pos anggaran baru di APBN daerah, pelibatan TNI
yang disebutkan dalam Pasal 34 (1) dan (2) UU tersebut
mengandung potensi penyalahgunaan wewenang karena tidak ada

b2 Dian Saptari. 2012. Apa yang Bikin Indonesia Negara Gagal dikutip dari
hankam.kompasiana.com/ 2012/06/30/apanya-yang-bikin-indonesia-engara-gagal/