Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

85

Kedua UU ini sesungguhnya dapat menjadi landasan hukum
bagi aparat yang berwenang untuk mencegah dan
menanggulangi persoalan konflik komunal. Namun demikian,
karena produk UU di atas masih relatif baru diterbitkan dan
perlu pemahaman secara komprehensif, maka diperlukan
upaya sosialisasi yang menyeluruh baik terhadap masyarakat
maupun terhadap instansi dan aparatur terkait, serta
ditindaklanjuti melalui proses workshop dan training bagi
aparat, agar regulasi ini dapat diterjemahkan dan
diaplikasikan secara cermat dalam pencegahan dan
penanganan konflik komunal. Pemahaman dan penguasaan
aparat terhadap regulasi yang mengatur tentang peningkatan
Kewaspadaan Nasional sangatlah penting, agar dalam
aplikasinya di lapangan nanti tidak terjadi kegagapan dan
keragu-raguan dalam bertindak.

2) Pem erintah dan DPR mengakselerasi pembahasan
RUU yang berkenaan dengan peningkatan Kewaspadaan
Nasional, serta memberikan kepastian hukum terhadap
regulasi yang tengah di-rewew di Mahkamah Konstitusi.
Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang
masih mengalami pembahasan cukup alot di DPR seperti UU
tentang Keamanan Nasional (Kamnas) dan UU tentang
Komponen Cadangan (Komcad). Kedua RUU ini
sesungguhnya dapat melengkapi paket UU yang telah
dihasilkan sebelumnya untuk menanggulangi masalah konflik
komunal, baik dari sisi integrasi dan kesamaan versi soal
keamanan (RUU Kamnas) maupun dari aspek partisipasi
warga negara (RUU Komcad). Namun sampai saat ini,
pembahasan kedua RUU tersebut masih berlarut-larut dan
diperlukan kaji ulang terhadap sejumlah isi pasal yang
dipandang kurang sesuai dengan ranah demokratisasi dan
hak asasi manusia. Sementara UU tentang Intelijen Negara