Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8
90
aparaturnya akan sulit untuk bekerja secara optimal tanpa
adanya dukungan dari segenap elemen masyarakat.
Pemerintah berpandangan bahwa sebagai otoritas yang
diberi wewenang, maka tata kelola manajemen konflik
menjadi domain mereka. Padahal dalam sebuah manajemen
konflik, diperlukan skema perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan mekanisme pengawasan konflik komunal
secara efektif. Oleh karena itu, maka unsur-unsur yang
berasal dari elemen civil society perlu diikutsertakan, seperti
kalangan akademisi, LSM dan media massa. Para akademisi
dapat diajak bersinergi dan berkontribusi untuk memberikan
rekomendasi ilmiah dalam mewujudkan manajemen konflik
yang efektif. Sementara para penggiat LSM dan organisasi
kemasyarakatan sebagai kelompok independen dapat
menyampaikan kritik dan menjalankan kontrol secara
eksternal terhadap pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga
aspirasi masyarakat dapat diakomodasi. Demikian pula
halnya dengan unsur media massa, mereka dapat diajak
bersinergi dalam konteks sosialisasi, publikasi dan
mengedukasi masyarakat agar semakin peduli dan
berpartisipasi dalam meningkatkan Kewaspadaan Nasional
terhadap konflik komunal.
2) Partai politik memiliki fungsi dan tanggung jawab
moral untuk memberikan pendidikan politik terhadap para
kadernya, sehingga mereka memiliki kepedulian, rasa cinta
tanah air dan sikap siap siaga untuk menjaga persatuan
bangsa. Pendidikan politik yang dimaksudkan disini
berkenaan dengan esensi Kewaspadaan Nasional, sehingga
sebagai kader partai politik mereka tidak berorientasi semata-
mata pada pencapaian tujuan dan kepentingan politik dari
partainya masing-masing. Para kader parpol yang telah
memperoleh pendidikan politik diharapkan telah memiliki
