Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

89

implementasi regulasi dalam teknis-operasional di lapangan,
setiap instansi atau aparat dapat memiliki interpretasi yang
berbeda-beda. Terkait dengan format otonomi daerah yang
berlaku saat ini, maka keberadaan Komunitas Intelijen
Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (semacam
Muspida) sangatlah signifikan, agar pencegahan dan
penanggulangan konflik komunal dapat berjalan lebih
koordinatif. Eskalasi konflik komunal yang saat ini cukup
banyak terjadi di berbagai daerah sesungguhnya
merefleksikan bahwa peran Kominda dan forum semacam
Muspida ternyata belum mampu mengoptimalkan upaya
deteksi dini, cegah dini dan tangkal awal secara optimal.
Padahal berbagai institusi yang terdapat di kedua forum
tersebut memiliki pengaruh penting bagi segenap lapisan
masyarakat dan jaminan keamanan di daerahnya. Melalui
proses penataan koordinasi, setiap instansi dan lembaga
diharapkan memiliki kesamaan pandangan dan pemahaman,
agar penanganan konflik komunal dapat dijalankan secara
responsif untuk menghindari terjadinya perebutan
kewenangan serta menjaga kewibawaan dan kredibilitas
lembaga negara di mata masyarakat.

c. Strategi-4. Mengoptimalkan peran para pemangku
kebijakan (stakeholders) di sektor politik pada elemen civil society
untuk meningkatkan pendidikan politik warga dalam menata
manajemen konflik secara efektif. Upaya yang dapat dilakukan
adalah:

1) Pemerintah membangun sinergitas yang konstruktif
dengan kalangan civil society dalam menyempurnakan tata
kelola (manajemen) konflik, sehingga kerjasama dalam
pencegahan dan penanganan konflik dapat dioptimalkan.
Harus disadari bahwa instansi pemerintah beserta jajaran