Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

86

adalah mengharmonisasi hubungan antar sektor pemerintah yang
bertugas untuk memberi pelayanan terkait dengan industri
pertambangan.

Hal ini dimaksudkan untuk merespons berbagai permasalahan yang
timbul di lapangan antara lain masukan dari Komite Kerja Asosiasi Lintas
Tambang yang meminta agar pemerintah segera mengambil langkah
yang tepat untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan UU No 4
Tahun 2009 tentang Minerba.53 Karena bagaimana pun juga,
kekurangjelasan dalam implementasi UU Minerba akan menimbulkan
berbagai penafsiran yang tidak perlu dan dapat memicu meningkatnya
biaya-biaya birokrasi yang bermuara pada terjadinya praktek korupsi dan
penyalahgunaan wewenang. Dengan dilakukannya strategi ini, maka
birokrasi Indonesia juga dapat mendukung sepenuhnya pengelolaan
SKA yang dapat memajukan perekonomian nasional.

c. Strategi III: Meningkatkan Kemandirian dalam Pengelolaan SKA

Strategi ketiga ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai
bangsa yang mandiri, terutama dalam pengelolaan SKA. Hal ini sesuai
dengan amanat UUD 1945 Pasal 33, bahwa kekayaan alam yang ada
dalam wilayah NKRI harus digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat. SKA tersebut juga harus bisa dikelola dan
diusahakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Dalam keadaan ketika
bangsa Indonesia belum mempu mengelolanya sendiri seperti saat ini,
founding fathers kita mengingatkan Pemerintah RI agar tidak
memaksakan diri untuk mengusahakannya dengan mempersilahkan
perusahaan asing melakukan eksploitasi. Karena dikhawatirkan akan
terjadi dominasi SKA milik bangsa Indonesia oleh kepentingan pemodal53

53 Muhammad Faizin Adi Permana, 2013, Disharmoni regulasi pertambangan dikeluhkan pelaku
usaha, diunduh dari http://ekbis.sindonews.com/read/2013/04/15/34/738104/disharmoni-
reaulasi-pertambanaan-dikeluhkan-pelaku-usaha. terakhir diakses pada 15 Mei 2013, pk 11:29
WIB.