Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

diberitahukan mengenai hal itu, harus memilih anggota untuk mengisi kursi mengatakan
dari kalangan penduduk yang mengatakan konstituen untuk siapa ketentuan konstitusi
yang berlaku dan dalam cara DPR dianggap tepat.
Pasal 89

m
Selain keadaan di mana Senat dan House of Deputimungkinmerakit dalam rapat

gabungansebagaiditentukan dalam Pasal (34), (79) dan (92) ini Konstitusi, baik

Houses juga akan mengadakan pertemuan bersama atas permintaan Perdana
Menteri.

(Ii)
Ketika Senat dan DPR Deputi berkumpul di pertemuan bersama,

pertemuanharusmenjadidipimpin oleh Ketua Senat.

(Iii) rapat gabungan Senat dan DPR Deputi tidak akan dianggap sah kecuali mayoritas

mutlak dari anggota masing-masing House hadir. Resolusi pada pertemuan tersebut harus

diambil oleh mayoritas Senator dan Deputi hadir, eksklusif dari Speaker yang, dalam kasus

kesetaraan suara, harus memiliki suara pengecoran.

Pasal 90

Tak seorang pun Senator atau Wakil harus dihapus dari kantornya kecualiolehkeputusan

dari rumah yang ia milik, asalkan, selain dalam kasus diskualifikasi dan kombinasi kantor

sebagaimana diatur dalam Konstitusi ini dan dalam Pemilihan Hukum, resolusi untuk

menghapus sebuah Senator atau Wakil harus diambil oleh mayoritas dua pertiga DPR. Jika

resolusi penghapusan menyangkut Senator, keputusan harusmenjadidisampaikan kepada

Raja untuk persetujuan.

Pasal 91

Perdana Menteri dapattempatsebelum House Deputi setiap RUUdanKamar akan berhak

untuk menerima, mengubah, atau menolak draft tetapi, dalam semua kasus, DPR akan

mengacu RUU ke Senat. Tidak ada hukum yang dapatmenj adidiundangkan

kecualisekarangdisahkan oleh kedua Senat dan House of Deputi dan dikonfirmasi oleh

Raja. * >.x

Pasal 92

Harus baik Senat maupun House of Deputi dua kali menolak rancangan undang-undang

dan lain menerimanya, apakah dalam bentuk direvisi atau sebaliknya, baik Senat dan DPR

harus berkumpul di rapat gabungan di bawah pimpinan Ketua Senat untuk membahas

poin yang disengketakan. Penerimaan RUU harusmenjadikondisional atas berlalunya

resolusi oleh mayoritas dua pertiga dari Senator dan Deputi hadir. Jika RUU ditolak

sebagaimana dijelaskan di atas, tidak akanmenjadiditempatkan lagi sebelum DPR selama

sesi yang sama.

Pasal 93

(I)
Setiap RUU disahkan oleh Senat dan House of Deputi wajib disampaikan kepada

(I>) Raja untuk ratifikasi nya.
Setiap hukum akan menjadi efektif apabilaRajadiundangkan setelah tiga puluh hari
dari tanggal yang publikasi dalam Berita Resmi kecuali secara khusus dalam
undang-undang bahwa hal itu mulai berlaku pada setiap tanggal yang ditentukan
lainnya.
(Iii)Jika Raja tidak melihat cocok untuk memberikan persetujuan kepada hukum
apapun, Dia mungkin, dalam waktu enam bulan sejak tanggal dimana hukum itu
diserahkan kepadanya, kembali ke DPR dengan pernyataan yang menunjukkan alasan
untuk memegang dengan persetujuannya.