Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

35

didasarkan pada kepentingan umum, tetapi hanya untuk kepentingan
pribadi Kepala Daerah18.

Penjelasan diatas memberikan pengertian bahwa perbuatan
penggunaan keuangan negara di lingkungan pemerintah daerah,
memiliki potensi untuk disalahgunakan (tidak dimanfaatkan untuk
tujuan pembangunan). Hal ini sejalan juga dengan temuan KPK yang
menyebutkan: "KPK menemukan banyak peraturan dan kebijakan,
baik dari pemerintah pusat maupun daerah, yang didesain untuk
melegalkan sesuatu yang illegal. (Kompas, 5-12-2012)”19.

Dengan adanya regulasi yang memberikan kelonggaran dalam
pengelolaan keuangan negara, mengakibatkan dari sisi penegakan
hukumnya akan mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut pada saat
aparat penegak hukum melakukan pembuktian perbuatan melawan
hukum yang dilakukan pejabat pemerintah. Hal ini akan berakibat
pada sulitnya melakukan penegakan hukum terhadap korupsi.

Disamping itu dalam ketentuan pemberantasans korupsi terdapat
perbedaan kewenangan antara penegak hukum, terutama dalam
melakukan penyitaan dan penyadapan pembicaraan. Kondisi diatas
tentunya membawa perbedaan dalam penerapan hukumnya,
sehingga dapat berakibat kepada kurangnya rasa keadilan dan
kepastian hukum itu sendiri dalam pemberantasan korupsi.

Hal ini terlihat adanya regulasi / ketentuan hukum yang mengatur
kewenangan KPK dengan kewenangan Polri/Kejaksaan yang
berbeda. Kewenangan KPK dalam proses penyidikan korupsi,
diantaranya; tidak memerlukan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri,
dapat melakukan penyadapan (wiretaping) serta dapat melakukan
penuntutan sendiri. Sedangkan kewenangan penyidik Polri dan
Kejaksaan; harus meminta ijin penyitaan dan ijin penyadapan kepada

18Alpiner. Op.Cit., Korupsi Bias dan Strategi Penanggulangan, hal 45.
19Kompas. Com, 5 Desember 2012, Koruptor Rampok Rp 39,3 Triliun, Diunduh 25 April
2013 ( http://edukasi.kompasiana.com/2012/12/06/pendidikan anti korupsi.html).