Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

36

Pengadilan Negeri setempat serta proses penuntutan dilakukan
sesuai Sistem Peradilan Pidana Umum.

Perbedaan ini berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan
rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum itu sendiri. Hal ini
sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hibnu Nugroho (yang
mengutip pendapat Mardjono Reksodiputro), bahwa; "apabila tidak
terdapat sistem peradilan pidana yang terintegrasi, diperkirakan akan
muncul kerugian berupa kesukaran menilai keberhasilan atau
kegagalan, kesulitan memecahkan sendiri masalah penegakan
hukum”20.

Dari penjelasan diatas memberikan pengertian bahwa dengan
masih adanya kewenangan penegakan hukum yang berbeda-beda
akan menyebabkan timbulnya persoalan dalam mengukur
keberhasilan penegakan hukum maupun dalam menyelesaikan
persoalan penegakan hukum. Perbedaan kewenangan penegakan
hukum, akan berbeda pula hasil dan kemungkinan kegagalannya,
sehingga sulit mengukur keberhasilan penegakan hukum itu sendiri.

Padahal tugas dan tanggung jawab dalam proses penyidikan
korupsi, antara KPK, Polri dan Kejaksaan memiliki dimensi tanggung
jawab yuridis dan moral yang sama dan sejajar, terutama dari aspek
pertanggungjawaban lembaga penyidik kepada masyarakat. Apabila
terdapat perbedaan kewenangan, mengakibatkan berbeda pula
pertanggungjawaban yuridis dan moral kepada publik.

c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
Berbicara mengenai kesadaran hukum masyarakat tentunya

berkaitan dengan sikap dan perilaku yang bersifat sosial budaya
masyarakat terhadap hukum. Pandangan masyarakat terhadap
pemberantasan korupsi dapat tercermin dari sampai sejauh mana

20 Hibnu. Op.Cit., hal 152