Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

33

kebijakan nasional berupa kebijakan pembangunan kurang optimal dan
kurang mencapai sasaran. Pembangunan dalam bidang Sumber daya
air tidak berpihak pada rakyat, terjadi pemborosan dana, tidak efektif
dan efisien, pembangunan kurang optimal manfaatnya atau tidak
berdaya guna dll, kondisi seperti itu tidak mencerminkan fungsi
sismennas.

Melalui pemahaman di atas, dapat dikatakan bahwa proses
TPKB pada pengelolaan SDA terdapat kelemahan yang
mengakibatkan fungsi-fungsi sismennas yang berkaitan dengan proses
kebijakan Pembangunan sebagai berikut:

1) Fungsi perencanaan untuk menggariskan berbagai upaya
nasional secara terpadu/terkoordinasi, menyeluruh, kearah
terwujudnya tujuan nasional; tidak Optimal terlaksana.

2) fungsi pengendalian ialah kegiatan memantau, memeriksa,
mengawasi, dan melaporkan berbagai langkah ti.'.dak lanjut
terhadap segala integritas dan sinergitas program agar tidak
terjadi program tumpang tindih, penyimpangan serta pemecahan
berbagai hambatan yang dihadapi; belum bisa dilaksanakan
dengan baik.

3) fungsi penilaian ialah kegiatan pengujian dan penetapan
standar/norma terhadap hasil pelaksanaan rencana yang sinergi
tidak egosektor (program jalan sendiri-sendiri) mencapai kinerja
yang direncanakan, mencapai hasil sesuai dengan yang
diiginkan (kehematan, hasil guna, dan nilai guna) belum bisa
tercapai.
Kurang optimalnya masukan dari masyarakat yang merupakan

inti arus masuk kedalam TPKB, dalam membuat keputusan berupa
kebijakan pengelolaan SDA, kurang dapat dilaksanakan secara
optimal. Tatanan masyarakat dan tata politik nasional yang berada
pada infrastruktur dan masyarakat madani dalam substruktur kurang
dapat merasakan manfaat dari pembangunan pengelolaan SDA.
Implementasi sismennas pada pengelolaan SDA belum dapat
dilaksanakan secara baik dan maksimum.