Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

72

akan datang. Dilain pihak, melalui metode evaluasi dan
pengawasan yang melibatkan pihak luar ini, diharapkan tidak
terjadi penyimpangan baik dalam hal pengunaan anggaran
maupun kualitas bangunan. Selain itu dapat juga dicegah
kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya negatif khususnya
yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti penebangan
pohon di sekitar perbatasan saat melaksanakan pembangunan
patok di sepanjang perbatasan darat tersebut.

Dengan terpelihara dan terbangunnya patok batas
negara di sepanjang perbatasan darat antara Kaltara dan
Kaltim dengan Malaysia, maka akan memudahkan proses
pengelolaan selanjutnya, seperti meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang ada di kawasan perbatasan tersebut. Kondisi
kondusif yang tercipta ini akan dapat mewujudkan terjaminnya
kedaulatan NKRI, dan dengan terjaminnya kedaulatan NKRI,
maka akan berkontribusi positif dalam mempertangguh
Ketahanan Nasional.

3) BNPP, BPP Provinsi Kaltra dan Kaltim, BPP Kabupaten
Nunukan, Malinau dan Mahakam Ulu, bekerja sama dengan
Kemhan, TNI (Direktorat Topografi TNI-AD dan Kodam
Vl/Mulawarman) serta instansi terkait lainnya, berkoordinasi
dengan pihak pejabat terkait Malaysia untuk menyusun
rencana terpadu tentang sosialisasi batas wilayah negara
kepada masyarakat setempat baik masyarakat yang berada
diwilayah Indonesia maupun yang berada di negara tetangga.
Karena panjangnya garis batas wilayah negara antara Kaltara
dan Kaltim dengan Malaysia maka, dalam perencanaannya
disusun secara bertahap dan dibagi beberapa sektor serta
sesuai skala prioritas (terutama terhadap patok yang baru
dibangun) untuk memudahkan dalam pelaksanaan.

Setelah rencana disusun, maka kegiatan selanjutnya
ialah, membentuk organisasi yang akan melaksanakan
sosialisasi, organisasi yang akan dibentuk, juga melibatkan