Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

74

menyusun rencana terpadu tentang penyediaan sarana dan
prasarana (Infrastruktur) dikoordinir oleh BNPP, guna men-
dukung kebutuhan pengembangan kegiatan ekonomi dan
investasi di kawasan perbatasan seperti ketersediaan system
jaringan listrik, air, telekomunikasi, bandara perintis, pembuatan
kotak pos di setiap kecamatan dan desa yang berbatasan
langsung dengan negara tetangga, pasar dan sarana pendu-
kung kegiatan ekonomi lainnya. Percepatan pembangunan 7
(Tujuh) ruas jalan paralel di kawasan perbatasan antara Kaltara
dan Kaltim (Kabupaten Malinau, Nunukan dan Mahakam Ulu)
dengan Malaysia. Karena harga bahan bangunan yang ada di
kawasan perbatasan darat antara Kaltara dan Kaltim dengan
Malaysia relatif lebih mahal maka dalam proses perencanaan
hams dijadikan pertimbangan khusus. Dalam konteks ini,
kebutuhan anggaran guna mendukung terselenggaranya pem­
bangunan infrastruktur perlu disesuaikan dengan kondisi saat
ini dilapangan. Melalui koordinasi yang ketat dan terus menerus
para pemangku kepentingan diatas, dimulai dari proses peren­
canaan diharapkan dapat mengeliminir ego sektoral yang
selama ini sangat kental, dan mencegah terjadinya tumpang
tindih program serta dapat mengefisienkan dukungan anggaran
yang ada.

Tahap berikutnya adalah menentukan dan menyusun
organisasi secara terpadu dibawah kendali BNPP, untuk
melaksanakan pembangunan sesuai yang telah dituangkan
dalam rencana. pelaksanan pembangunan sedapat mungkin
disusun sesuai skala prioritas, dan dalam pelaksanaannya
harus memperhatikan faktor lingkungan hidup dalam artian
bahwa kerusakan lingkungan hidup di sekitar lokasi
pembangunan harus dapat ditekan seminimal mungkin agar
kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Dalam konteks pembangunan sarana dan prasarana
telekomunikasi di wilayah perbatasan perlu adanya keber-
pihakan pemerintah dalam hal dukungan modal agar PT