Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11

BAB V
KONDISI REVIT ALISASI PENGADILAN NIAGA YANG DIHARAPKAN

20.Umum

Sebagaim ana telah dipahami bersama, bahwa pembentukan

pengadilan niaga merupakan salah satu dan sekrtar SO program utama

yang disyaratkan IMF datam Letter of Intent (Lol), ketika pemenntah

Indonesia mengajukan permohonan bantuan. Keberadaan pengadilan

niaga juga dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai sengketa

tertentu di bidang pemiagaan. Praksisnya, cakupan perluasan

kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana diamanatkan Undang-

undang kepaiirtan baru sebatas perkara perkara HaKI di luar rahasia

dagang.

Mencermati ketentuan Pasal 300 Undang-undang Nomor 37

T a h u n 2004 tentang Kepaiirtan dan P K P U , diperoleh pemahaman,

bahwa keberadaan Pengadilan Niaga      direncanakan menjadi

pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan

m em utuskan perkara perkara di bidang hukum bisnis di Indonesia Hal

tersebut dimengerti, karena ide dasar dan struktur pembentukan

Pengadilan Niaga tidak semata-mata sebatas sebagai “pengadilan

untuk perkara kepaiirtan” saja 82

Tuntutan dunia ekonomi secara keseluruhan berbanding lurus

dengan keinginan meningkatkan kinerja pengadilan niaga Secara

um um , peningkatan kinerja tersebut dapat dilihat dan dua jalur

pengem bangan, yaitu pengembangan dan sudut kewenangan absolut,

dan kewenangan dan sudut kewenangan relatrfM

         Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Hukum dan Hak Asasi

M anusia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rl dijelaskan,

bahwa terdapat keinginan dari para pihak yang terkait untuk

m em pehuas kewenangan absolut ke bidang bidang lain yang terkait

             ** Bandingkan ketentuan paeal 300 UU No 37 Tahun 7004 twntang KapaMMan dan PKPU dengan
latentu*n Patel 700 eyat (7) UU No 4 Tahun 19M tantang KapeiMen yang mangatur. bahwa * attain
mamnnuM dan mamutuakan permohonan pemyataan paW dan parmohonan panundaan kewajlban pembeyaran

Mtang, make pengadilan niaga barwanang puia mamadkaa dan mamutuakan perkara lain di bidang pemiagaan
yang penetapannya dilakukan dangan peraturan pamadnteh

             n Oiani Sadiawatl, Op Ck hkn 12

                                   77
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16