Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

85

(1) Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling
Penyelesaian perkara kepailitan yang bertarut4arut,

utamanya da lam proses pemberesan, berdasarkan pengalaman
praksis lernyata disebabkan debrtor pailit t»dak kooperatif (non
cooperative debtors)92. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak
pihak mengusulkan agar diterapkan ketentuan Pasal 93 dan
Pasal 94 Undang-undang Kepailrtan dan Penundaan Kewajiban
Pem bayaran Utang (P K P U ) tentang paksa badan (gijzeling).

Peraturan pelaksanaan tentang paksa badan (gijzeling)
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2000,93 yang jika dihubungkan dengan masaiah tidak
kooperat/fnya debrtor pailrt, menimbulkan kesulrtan tersendiri
dalam pelaksanaannya, terkart dengan Perma itu send in belum
lengkap dan jelas.

Kesulitan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2000 dalam
hubungannya dengan proses pemberesan, dapat diinventansir
sebagai benkut: (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perma
N om or 1 Tah un 2000 drtentukan bahwa putusan tentang paksa
badan drtetapkan bersam asam a dengan putusan pokok
perkara Sementara rtu, proses pemberesan adalah merupakan
pelaksanaan lebih lanjut dan putusan kepailrtan, yang telah
dijatuhkan sebelumnya (2) Ketentuan Pasal 9 mengatur biaya
paksa badan dibebankan kepada pemohon, hal ini bertentangan
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
mengatur bahwa biaya paksa badan dibebankan kepada boedel
pailit.

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh pemahaman, bahwa
Perm a Nom or 1 Tahun 2000 tentang paksa badan atau

m Ketentuan P a u l 177 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 7004 tentang KapaMtan dan PKPU
mengatur bahwa Debitor Petit wajt> hadrr aendirl dalam rapal penooooken pk/tang agar dapat mamberikan
keterangan yang dtminta o*eh Makm Pengawa* mengenai aebab muaabab kepatitan dan keadaan had* pailt
Dalam prakaienya, debitor peiM aenngkak tidak hadtr dapat rapal kredtor maupun repel penooookan ptutang
aehlngga m m m hukan keeuttan tareendwl beg Hakkn Pengawa* maupun Kurator untuk matakukan proaea
pambaraaan Keadaan demfcien ini yang diaebut Debtor PaMk ttdak kooparatll

M Secara umum lambaga pakaa badan (g|xeUng) diatur dalam ketentuan Paaal 204-224 HlR/Paaal
242*258 RBg