Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

87

BKO-kan unsur patrolinya ke Bakorkamla untuk melaksa­
nakan pengamanan laut terpadu dalam rangka penjagaan,
pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran
hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan
terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah
perairan Indonesia.

4) Bakorkamla menerima bawah kendali operasi (BKO)
unsur patroli dari stakeholder, membentuk Satgasla dan
melaksanakan operasi keamanan laut secara terintegrasi dan
terpadu dengan komando pengendalian oleh Komandan
Satgasla yang dibentuk. Jumlah unsur atau kapal patroli
sesuai dengan kebutuhan dengan area patroli di seluruh
perairan yurisdiksi nasional Indonesia dengan mengambil
daerah rawan terhadap ancaman kejahatan atau pelanggaran
hukum di la u t.

5) Bakorkamla berkoordinasi dengan TNI AL dalam hal
daerah patroli agar tidak bertumpuk, tukar menukar inform asi
{Information sharing) sarana dan prasarana fasilitas
pangkalan dalam mendukung fasilitas labuh, logistik, harkan
dan perawatan personel, seta pemanfaatan Puskodal dan
sistem pengawasan maritim terpadu Integrated Maritime
surveillance system (IMSS) dalam rangka pengawasan dan
pengendalian operasi keamanan laut. Operasi Keamanan
laut yang dilaksanakan oleh Bakorkamla (Operasi Gurita)
operasi sehari-hari dan sepanjang tahun dengan pola patroli
sama dengan yang dilaksankan TNI AL, dengan pola
preventif dan represif, menempati posisi tunggu di daerah
strategis dengan memanfaatkan informasi intelijen dan
informasi dari pesawat intai udara TNI AL dan bergerak
setelah informasi terdapat sasaran yang dicurigai.

6) Bakorkamla, Mabes TNI AL bersama Instansi
keamanan laut terkait bekerjasama melaksanakan pendidikan