Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

24

bangsa sebagai bangsa yang religius dan dikenal sebagai bangsa yang
berbudi pekerti tinggi namun kini berubah menjadi bangsa yang brutal yang
sedemikian sulit untuk dikendalikan. Potret konflik sosial tersebut terns
berkembang sejalan dengan era reformasi dan otonomi daerah (Otda) yang
sejatinya mensejahterakan masyarakat namun pada aspek realitas
semakin banyaknya ketimpangan sosial, ekonomi dan pembangunan
di daerah, yang menghadirkan problematika bangsa seperti kebodohan,
kemiskinan, ketertinggalan, ketidakadilan, korupsi dan ketergantungan
pihak asing122, yang mendorong terjadinya berbagai konflik sosial.
Fenomena tersebut tentunya perlu diletakkan secara cerdas dan bijak,
untuk tidak saling menyalahkan dan siapa yang paling bertanggung jawab,
namun saatnya untuk melihat potret bangsa saat ini secara jujur dan
mencari solusi jalan pemecahan terbaik.

Maraknya konflik sosial di berbagai daerah yang merisaukan akhir-
akhir ini tidak bisa lepas dari peran para pemimpin bangsa yang kurang
menyadari sistem nilai dan kearifan lokal yang semestinya berpihak pada
kepentingan rakyat namun pada kenyataannya lebih mementingkan
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kondisi tersebut dapat menjadi
faktor pendorong terjadinya berbagai konflik sosial di daerah. Dalam
penanganan konflik sosial yang terjadi di daerah, pemerintah pusat
maupun Pemda telah melakukan berbagai langkah penyelesaian namun
sedemikian sulitnya untuk dituntaskan sampai keakar rumput, yang
akhirnya berbagai permasalahan dilingkungan masyarakat tidak tuntas
diselesaikan. Merespon dan menyikapi permasalahan tersebut sebetulnya
ada faktor determinan yang sampai saat ini belum optimal tersentuh oleh
pemerintah dalam merawat dan mengelola kemajemukan di daerah yaitu
para pemimpin informal yang keberadaannya ditengah-tengah masyarakat
yang terdiri dari para Toga, Todat dan Tomas yang ada di tiap daerah.

21 Yuddy Chrinandi M Strategi Kebangsaan Satrio Piningit 2014, IDH HILL CO Jakarta,
2009.