Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

27

informal di daerah, mereka juga dapat mewujudkan kerukunan masyarakat
di wilayahnya sehingga dapat hidup rukun, aman, tentram dan bertoleransi
tinggi walaupun saat ini peran para pela gandong tersebut telah mulai
hilang sejak pecahnya konflik di wilayah Maluku/Ambon tahun 1999 dan
peran lainnya dalam menyikapi konflik sosial yang terjadi di daerah
walaupun hanya sebatas pelengkap saja. Kesemuanya hal tersebut dapat
terlaksana dikarenakan keberadaannya yang dekat dengan masyarakat
bahkan dapat dikatakan pemimpin informal memiliki kekuatan massa yang
cukup besar di daerahnya. Jika ditelaah secara mendalam peran pemimpin
informal dalam penanganan konfilik sosial yang terjadi di daerah sejatinya
masih dapat diberikan peran yang lebih besar, namun pada kenyataan
di lapangan peranannya belum optimal diberdayakan oleh Pemda, seakan
keberadaan dan peran pemimpin informal hanya sebagai pelengkap
keterangan saja dan dibutuhkan hanya apabila terjadi insiden yang
memicu konflik sosial di daerah ataupun kepentingan lainnya.

Wilayah Indonesia saat ini seolah tiada hari diwarnai dengan konflik
sosial yang terus meningkat dan sedemikian sulit diselesaikan, dikarenakan
kompleksitas permasalahan yang terjadi saling berkaitan dan extraordinary,
sehingga penanganannya juga seharusnya extraordinary, tidak hanya
mengedepankan kekuatan POLRI bahkan TNI semata, yang sampai saat
ini dilakukan sehingga penyelesaiannya tidak tuntas hanya bersifat
temporer dan instan dipermukaan, bahkan cenderung menjadi potensi
konflik di daerah yang dapat timbul kembali lebih besar. Kecenderungan
tersebut selalu terjadi apabila kita cermati berbagai konflik sosial yang
terjadi di daerah, konflik yang muncul bukanlah konflik yang baru dan
spontanitas namun banyak diantara konflik yang terjadi adalah
permasalahan lama yang tidak tuntas dan menjadi memicu terjadinya
kembali berbagai konflik sosial di daerah dan bahkan konflik sosial yang
timbul menjadi lebih besar karena telah ditumpangi kepentingan lain.