Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

70

” Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Anarkis Guna
Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional

Dari rumusan pokok-pokok persoalan dapat diidentifikasi pokok-pokok
permasalahan yang dihadapi dan harapan sebagaimana diuraikan dalam bab
terdahulu, maka diperlukan tinaak lanjut untuk menyusun langkah-langkah
optimalisasi penegakan hukum terhadap tindakan anarkis guna mendukung
supremasi hukum, yang dirumuskan dalam suatu konsepsi yang
komprehensif, integral dan terpadu.

Dengan berpedoman pada Pancasila, UUD NRI 1945, Wawasan
Nusantara dan ketahanan nasional, serta perundang-undangan yang terkait
dengan penegakan hukum terhadap tindakan anarkis guna mendukung
supremasi hukum.

Rumusan kebijakan yang tepat sasaran terhadap rumusan pokok-
pokok persoalan yang dihadapi, menentukan srtategi yang tepat dan aplikatif,
serta upaya-upaya tindak lanjut yang dapat diapliksikan di lapangan secara
menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan peran serta dari pihak yang
terkait dengan memperhatikan pengaruh lingkungan strategis, peluang dan
kendala dalam mencapai keberhasilan dari kebijakan, strategi dan upaya-
upaya yang dilaksanakan yang akan diuraikan dibawan ini.

25. Kebijakan

Dalam mewujudkan suatu keberhasilan yang ingin dicapai oleh suatu
organisasi untuk menuju pada arah yang lebih baik yang menimbulkan
dampak dan pengaruh dari kebijakan yang telah dicanangkan. Kebijakan
pada umumnya bersifat strategis yang diawali dari rumusan dasar, rencana
dan garis besar yang menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah
sebagai tindak lanjut yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau
optimalisasi kinerja dari organisasi tersebut. Penegakan hukum terhadap
tindakan anarkis dewasa ini masih menghadapi berbagai kendala, antara
lain : Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan aparatur penegak hukum,
sehingga dengan kurang optimalnya peran pendidikan dan pelatihan
mengakibatkan peserta pendidikan dan pelatihan belum siap untuk