Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13

akan berhasil manakala ada iklim yang harmonis. Sedangkan
               primordialisme kepemimpinan daerah tanpa melihat track
               record pendidikan dan pengalaman juga akan menghambat
               pembangunan.

                      Pada sisi lain, pembangunan nasional sesungguhnya juga
              memiliki koherensi dengan UUD NRI tahun 1945, di mana pada
              pembaukaan diamanatkan tentang filosophi tujuan
              pembangunan nasional yaitu untuk “.... melindungi segenap
              bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
              memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
              bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
              kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
              Tercapainya pembangunan nasional sebagaimana tertuang
              dalam amanat UUD NRI 1945 tersebut pada akhirnya akan
              mendorong tetap kokohnya ketahanan nasional.

14. Pokok-pokok Persoalan Yang Ditemukan

       a. Kualitas SDM Belum Merata

              Implementasi SIMKARI merupakan salah satu upaya dari
              Kejaksaan Rl untuk memudahkan akses dan
              pendokumentasian data sehingga berbagai proese dapat
              berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien. Namun demikian
              harus di akui bahwa Kejaksaan Rl memiliki tugas pokok dan
              fungsi yang sangat berat dan memiliki cabang yang banyak di
              wilayah-wilayah, baik provinsi maupun kabupaten.

              Keberadaan SIMKARI selaras dengan kehadiran teknologi
              informasi yang bagi beberapa pihak masih merupakan sesuatu
              yang baru, terutama bagi para pegawai yang sudah memiliki
              usia lanjut. Kondisi ini menyebabkan operasionalisasi SIMKARI
              tidak optimal. Uhsur pendukung Kejaksaan Rl mayoritas

                                                41
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17