Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13
akan berhasil manakala ada iklim yang harmonis. Sedangkan
primordialisme kepemimpinan daerah tanpa melihat track
record pendidikan dan pengalaman juga akan menghambat
pembangunan.
Pada sisi lain, pembangunan nasional sesungguhnya juga
memiliki koherensi dengan UUD NRI tahun 1945, di mana pada
pembaukaan diamanatkan tentang filosophi tujuan
pembangunan nasional yaitu untuk “.... melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Tercapainya pembangunan nasional sebagaimana tertuang
dalam amanat UUD NRI 1945 tersebut pada akhirnya akan
mendorong tetap kokohnya ketahanan nasional.
14. Pokok-pokok Persoalan Yang Ditemukan
a. Kualitas SDM Belum Merata
Implementasi SIMKARI merupakan salah satu upaya dari
Kejaksaan Rl untuk memudahkan akses dan
pendokumentasian data sehingga berbagai proese dapat
berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien. Namun demikian
harus di akui bahwa Kejaksaan Rl memiliki tugas pokok dan
fungsi yang sangat berat dan memiliki cabang yang banyak di
wilayah-wilayah, baik provinsi maupun kabupaten.
Keberadaan SIMKARI selaras dengan kehadiran teknologi
informasi yang bagi beberapa pihak masih merupakan sesuatu
yang baru, terutama bagi para pegawai yang sudah memiliki
usia lanjut. Kondisi ini menyebabkan operasionalisasi SIMKARI
tidak optimal. Uhsur pendukung Kejaksaan Rl mayoritas
41