Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12

44

10 Tran sp o rta si       Pengem bangan Term inal     j Palembang,          US$ 134 Juta      |2010-2014
                          Terintegrasi Karya Jaya     1 Sum atera Selatan
           Darat

11 T ran sp o rta si      Term inal Pelayaran Tanah   Karangasem , Bali     US$ 36 Juta       2010-2012
                          Ampo
           Laut

12 T ran sa p o rtasi     Pengem bangan Jalur         | Surabaya, Jawa      US$ 5,31 Juta     | 2010-2014
hr) Laiut                 Pendukung Pelabuhan                      Tim ur
               Jalan Rel  Tanjung Perak                                     U S$ 4 7 5 Juta   [^010^2014
1[ j u i                  Jakarta Monorail                     DKI Jakarta  U S $ 4 6 5 Juta  ! 2011-2017
        Jalan Rel         Padang Monorail                  Sum atera Barat

   15 Energi              Pem bangkit Listrik Tenaga      Jam bi            US$ 1.040 Juta    2011-2018
                          Uap Berbahan Bakar Batu
11                        Bara Jambi (2x400 MW)

TABEL 3: Daftar Proyek KPS 2010-2014. Sumber: Public —Private Partnerships,

Infrastructure Projects in Indonesia 2010 - 2014. Ministry of National Development
Planning

     Diluar tabel diatas, pihak swasta Malaysia juga tengah bekerjasama dengan
Pemerintah Indonesia untuk membangun jalan tol Cikampek-Palimanan senilai Rp.
 12.6 triliun, tol Cibitung-Cilincing senilai Rp. 4,2 triliun, dan tol Cengkareng-
Batuceper-Kunciran senilai Rp. 3,5 Triliun. Selain itu, pihak swasta Malaysia juga
melakukan keijasama untuk penyediaan air bersih yang berlokasi di Tangerang (Rp.
8.6 miliar), Gianyar-Bali (Rp. 54 miliar), Sidoardjo (Rp. 30 miliar), Kota Serang (Rp.
320 miliar) dan di Kabupaten Serang (Rp. 86 miliar) (Kompas, 21 September 2013).

     Pada saat ini, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah mengeluarkan
buku pedoman acuan alokasi risiko untuk Keijasama Pemerintah Swasta (KPS) di
Indonesia yang isinya secara garis besar menggambarkan matrik pembagian risiko dari
berbagai sektor infrastruktur. Ada beberapa hal yang menjadi risiko swasta yang
harusnya dibagi kepada risiko pemerintah seperti kenaikan suku bunga, inflasi, nilai
tukar terutama terhadap biaya operasi atau investasi yang banyak menggunakan
komponen impor dan lebih memastikan keuntungan. Risiko ini timbul pada saat
kondisi perekonomian dan politik yang tidak menentu yang menyebabkan inflasi, suku
bunga dan nilai tukar yang berubah secara signifikan. Untuk memaksimalkan peran
swasta secara umum adalah semakin kecil risiko yang ada pada sebuah proyek
infrastruktur maka semakin banyak pendanaan dari swasta yang bisa diserap dengan
model pembiayaan KPS. Pemulihan biaya (cost recovery) yang memasukkan faktor
risiko juga akan mendukung model pembiayaan KPS. Hal ini berarti jika pemerintah
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16