Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

37

menunjukkan metodologi yang digunakan untuk memperoleh model input, seperti
parameter permintaan dan biaya transportasi. Pengembangan model menggunakan
teknik ekonometrik dasar untuk mempelajari aspek yang mempengaruhi biaya
investasi untuk sarana transportasi yang berbeda.

Dalam hal ini, Yusgiantoro hanya memperhatikan pembangunan infrastruktur
secara sektoral, yaitu khusus untuk infrastruktur sektor gas. Selain itu, Yusgiantoro
belum memasukkan faktor astagatra dan sudut pandang yang digunakan masih parsial,
belum terintegrasi dan menyeluruh.

Penyediaan infrastruktur bukanlah semata-mata peranan pemerintah. Dalam hal ini
sektor swasta juga dapat ikut andil dalam penanaman modal untuk investasi terhadap
infrastruktur. Selain swasta, BUMN juga dapat memberikan kontribusinya. Pihak-
pihak swasta maupun BUMN tidak perlu khawatir dalam melakukan
pendanaan/investasi terhadap penyediaan infrastruktur, karena saat ini sudah ada
Perseroan Terbatas yang menjamin infrastruktur Indonesia.

Infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung
kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan
tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur
seharusnya adalah merupakan Public Service Obligation, yaitu sesuatu yang
seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting
bagi pembangunan, sehingga pada tahap awal pembangunan disuatu negara hal
tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah, yaitu dari APBN mumi.

Pada saat itupun infrastruktur masih bersifat sebagai pure public good,
dengan dua ciri pokok yaitu non-rivalry (masyarakat pengguna tidak
salingbersaing) dan non-excludable (siapapun dapat menggunakannya, tidak hanya
sekelompok masyarakat tertentu). Pada tahap selanjutnya akan berkembang
menjadi semi public good (sudah mulai bersaing).

Data empiris menunjukkan hubungan yang kuat antara ketersediaan
infrastruktur dasar dengan pendapatan per kapita masyarakat di berbagai negara.
Dan permintaan terhadap pelayanan infrastruktur akan meningkat pesat seiring
dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Permasalahannya justru peningkatan
permintaan "diimbangi" dengan penurunan kemampuan pemerintah.