Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5

79

          produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan
          permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta
          pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat
          kesejahteraan masyarakat. Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tak
          kalah penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan
          transportasi dan telekomunikasi dari Merauke sampai Sabang serta Sangir
          Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama NKRI. Sejak lama
          infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan satu kawasan. Dapat
          dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari
          kesenjangan infrastruktur yang teijadi di antaranya. Oleh karena itu, dengan
          optimalisasi pembangunan infrastruktur sebagai fondasi akan mendorong
         pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

         b. Kontribusi Roda Perekonomian yang Berkelanjutan Pada
         Pencapaian Masyarakat yang Adil dan Makmur.

                   Roda perekonomian yang berkelanjutan berpengaruh pada pendapatan
         masyarakat yang juga akan meningkat, selain itu dari peningkatan pendapatan
         yang teijadi masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya lebih
         baik. Hal ini menunjukan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan
         masyarakat mulai meningkat. Apabila pendapatan masyarakat meningkat dan
         pengangguran berkurang secara otomatis tindak kriminal akan berkurang dan
         semakin membaik, aksi demonstrasi akibat ketidakpuasan akan kebijakan yang
         ada pun akan menurun apabila mereka menikmati hasil yang mereka keijakan
         bisa sebanding dengan penghasilan yang mereka terima. Oleh karena itu,
         dengan roda perekonomian yang berkelanjutan akan meningkatkan pencapaian
         masyarakat yang adil dan makmur.

23. Indikasi keberhasilan

         a. Mantapnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan
         berbagai aturan dan kebijakan untuk menyusun pembiayaan infrastruktur
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10