Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10
98
dengan infrastruktur agar menghindarkan tumpang tindih kebijakan dan
peraturan yang terkait infrastruktur.
6) Bappenas sebagai lembaga pemerintah yang menerima usulan proyek
pembangunan infrastruktur dan menetapkan proyek pembangunan
infrastruktur berdasarkan hasil diskusi internal antara deputi-deputi
vang ada dalam Bappenas. Sesuai Pasal 9 Perpres Nomor 56 Tahun
2011 yang merevisi Perpres Nomor 67 Tahun 2005, dan Nomor 13
Tahun 2010 menetapkan Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah
adalah pihak yang berwenang menetapkan proyek infrastruktur. Usulan
sebaiknya Pemerintah Daerah jangan menetapkan, tetapi hanya
merekomendasikan terkait pembangunan infrastruktur. Yang
menetapkan nantinya adalah Bappenas,berdasarkan Perpres Nomor 82
Tahun 2007. Pada saat Bappenas menetapkan proyek pembangunan
infrasturuktur seharusnya didasarkan pada hasil diskusi internal antara
deputi-deputi yang ada di dalam Bappenas.20 Berdasarkan Pasal 10
Perpres Nomor 56 Tahun 2011, Badan Usaha dan badan hukum asing
mengusulkan usulan proyek kepada Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala
Daerah. Dalam hal ini konsepsi Badan Usaha dan badan hukum asing
yang mengusulkan proyek pembangunan infrastruktur seharusnya
ditujukan kepada Bappenas bukan kepada Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah.
7) TNI dan/atau POLRI ikut serta dalam upaya pembangunan
infrastruktur. TNI dapat berperan serta di dalam pembangunan
infrastruktur, terutama di dalam PNPM mandiri. TNI dan/atau POLRI
lebih memahami kondisi sosial budaya masyarakat, kondisi geografis,
potensi ekonomi, sejarah dan perkembangan daerah tersebut.
Keterkaitannya dengan TNI/POLRI adalah ikut serta dalam
20Deputi dalam Bappenas meliputi Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Deputi
Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan
UKM, Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Deputi
Bidang Sarana dan Prasarana, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Deputi
Bidang Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Evaluasi Kineija Pembangunan.
