Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

99

pembangunan dan pengawasan. Dalam merencanakan pembangunan,
Bappenas berkoordinasi dengan kementerian-kementerian penting
lainnya, seperti kementerian pertahanan, kementerian daerah tertinggal,
kementerian kesehatan termasuk TNI/POLRI. TNI/POLRI lebih
dibutuhkan keterlibatannya karena lebih mengerti dengan territorial di
daerah, khususnya di daerah pedalaman, Indonesia bagian timur, dan
daerah perbatasan. 21

b. Strategi 2. Melengkapi aspek yang dimasukkan dalam proses
kelaikan infrastruktur program prioritas.

1) Pemerintah pusat, yang diwakili oleh Bappenas dan pemerintah
daerah melakukan analisis detail dengan mengikusertakan faktor
geografi dan ekonomi daerah. Analisis dan evaluasi keekonomian masih
didasarkan kepada perhitungan konvensional (perhitungan NPV).
Perhitungan tersebut belum memasukkan faktor nilai ekonomi di daerah
tersebut. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya salah sasaran karena
tidak sesuai dengan target pembangunan infrastruktur yang sesuai
dengan geografi dan ekonomi di setiap daerah. Kendala tersebut dapat
diupayakan dengan melakukan analisis faktor astagatra sesuai aspek
geografi dan ekonomi daerah. Sosialisasi dan pembinaan perlu
disertakan agar ada penyamaan pada persepsi sehingga pola perencanaa
dan pembangunan infrastruktur dapat dicapai dengan efektif dan efisien
dan sesuai dengan faktor astagatra.

2) Bappenas melakukan pola pembuatan prioritas proyek infrastruktur
harus mengacu kepada peringkat EIRR lalu FIRR dengan memasukkan
dan memperhatikan astagatra dan tuiuan nasional sesuai penilaian
pembobotan dari masing-masing ienis pelavanan infrastruktur untuk

21 Saat ini koordinasi perencanaan dan pembangunan infrastruktur hanya dilakukan oleh kementerian
dan Bappenas, tidak melibatkan TNI/POLRI.