Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

dalam bermasyarakat dan bernegara. Pancasila merupakan intisari
dari pandangan dan cita-cita luhur bangsa, yaitu cita-cita untuk
mencapai masyarakat adil dan makmur. Berpedoman pada
pemahaman ini, industri minerba harus merupakan pelaksanaan dari
pengamalan sila-sila Pancasila. Sebagai sumber untuk kemakmuran
dan wahana mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu serta
adil dan makmur, sumber daya mineral harus dimanfaatkan, dijaga
dan dipelihara kelestariannya. Bila pengelolaan tersebut dilaksanakan
dengan benar, dan sesuai kaidah-kaidah alamiah, maka hal ini
merupakan perwujudan dari iman dan taqwa sebagaimana tercermin
pada sila pertama Pancasila. Revitalisasi kebijakan industri minerba
harus pula mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi
manusia. Negara tidak dapat semena-mena dalam mengelolanya.
Negara harus membuat kebijakan SKA termasuk industri minerba
dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat baik perorangan
maupun golongan. Kebijakan industri minerba seperti itu merupakan
perwujudan dari pelaksanaan sila Pancasila. Dalam merevitalisasi
kebijakan industri minerba tidak diperkenankan adanya monopoli dan
oligopoli. Pemanfaatannya juga tidak diperuntukkan untuk daerah atau
golongan tertentu, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia,
sehingga pengaturan pengelolaannya harus dalam kerangka
kebersamaan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan
bangsa. Untuk itu, seyogyanya pelaksanaan kebijakan industri
minerba harus dapat dirasakan, dilihat dan diukur oleh segenap rakyat
Indonesia. Penguasaan oleh negara merupakan amanah rakyat untuk
kesejahteraan umum. Untuk itu, kebijakan yang diambil dalam
kebijakan industri minerba harus berdasarkan prinsip-prinsip good
governance dan sebagai hasil dari mufakat semua pengguna,
sehingga mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Akhirnya manfaat dari
sumber daya minerba dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan dinikmati oleh segenap rakyat secara adil dan merata.

12