Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
75
transparan seluruh SDM dapat melihat kapabilitas yang
dimilikinya, dan perlunya suatu agenda untuk
melakukan penilaian kinerja dan mengevaluasi kinerja
setiap unit layanan pengadaan barang dan jasa yang
telah melaksnakan tugasnya secara periodik. Buku
kompetensi yang dimiliki harus memuat jabatan sesuai
dengan struktur organisasi yang berlaku, dalam hal ini
antara lain; Koordinator LPSE, Trainer, Tim Teknologi
Informasi dan Komunikasi, Tim Verifikator dan
Helpdesk.
2) Peningkatan kualitas tenaga ahli dan peserta lelang
a) Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan
bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam
Negeri, Kepala Bappenas, Pemerintah serta Pemangku
Kepentingan melakukan pendidikan TIK.
b) Pemerintah melalui Kementerian PAN RB
bersama Kementerian Keuangan, Kementerian'Dalam
Negeri, Kepala Bappenas, Pemerintah Daerah serta
Pemangku Kepentingan meningkatkan pemberian
insentif yang bagi penanggung jawab LPSE yaitu
kepada PPK dan KPA serta memberikan prioritas untuk
mendapatkan promosi agar tidak terjadi
penyelewengan.
c) Pemerintah melalui Kementerian Pendidikkan
bersama Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah
serta Pemangku Kepentingan menyiapkan pelatihan
pelatihan pendalaman pelaksaan LPSE, namun
sebelumnya perlu dibuatkan forum untuk menghasilkan
modul pelatihan yang baku.
3) Peningkatan penyediaan tenaga kerja terampil.
