Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN

6. Umum
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit layanan

penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang ataupun jasa yang
didirikan oleh Kementrian atau Lembaga atau BUMN dan Pemerintahan
Daerah untuk memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam
melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik.
Penerapan LPSE ini mendorong terciptanya persaingan sehat dan iklim
dunia usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya sistem LPSE
oleh LKPP di Indonesia sangat penting untuk menunjang peningkatan
peran dunia usaha. Penerapan layanan ini dapat didorong dari dua sisi
yakni etika dan peraturan. Dorongan dari etika (etichal driven) datang dari
kesadaran individu-individu yang ada dalam susunan pemerintahan untuk
mengutamakan kemudahan proses pengadaan barang dan jasa. LPSE
dinilai mempermudah proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan
karena akan membuat panitia lelang lebih efisien. Di sisi lain, dorongan dari
peraturan (regulatory driven) memaksa perusahaan untuk patuh terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini
memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seharusnya
saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.

Dalam uraian Bab II ini akan dibahas paradigma nasional serta
berbagai peraturan perundang-undangan yang mendorong penerapan
LPSE dari sisi peraturan, dan landasan teori serta tinjauan kepustakaan
yang berakaitan dengan LPSE.

1. Paradigma Nasional
a. Pancasila Sebagai Landasan Idiil
Pancasila merupakan sumber motivasi bagi perjuangan
seluruh bangsa Indonesia dalam tekadnya untuk berdaulat dan
mandiri menata kehidupan dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Pancasila sebagai landasan idiil mengandung

9