Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6

34

        bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya
      * menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber

        daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan
        nasional”. Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi
        persyaratan gizi menjadi kewajiban pemerintah Untuk melaksanakan
        kewajiban tersebut Pemerintah mentargetkan peningkatan konsumsi
        ikan masyarakat pada 2014 mencapai angka 38,67 kg/kapita/tahun
        (Renstra KKP 2010-2014).

             Masalah ketahanan pangan ini harus serius ditangani oleh
        pemerintah karena menyangkut keberlangsungan suatu negara dan
       untuk kehidupan generasi penerus bangsa. Untuk memimpin bangsa
       ini dibutuhkan generasi muda yang kuat dan cerdas. Bagaimana bisa
       membentuk generasi muda yang kuat dan cerdas jika gizi mereka
       tidak terpenuhi. Untuk itu pentingnya menangani masalah ketahanan
       pangan, karena dam pak'yang ditimbulkan sangat kompleks bagi
       kehidupan manusia.

             Kondisi dimana pasokan ikan untuk pemenuhan kebutuhan
       konsumsi masyarakat tidak berjalan dengan baik, karena kendala
       dalam produksi atau distribusinya, maka dapat diperkirakan bahwa
       target angka konsumsi ikan masyarakat tersebut tidak tercapai.
       Dengan demikian, pembangunan nasionasl pada sektor perikanan
       dapat dinilai mengalami kegagalan.

14. Pokok-pokok persoalan
       Berdasar kondisi uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar

belakang, dan kondisi yang telah diuraikan di atas menyebabkan belum
optimalnya implementasi sistem logistik ikan nasional saat ini, dapat
ditemukan pokok-pokok persoalan sebagai berikut:

       a. Adanya kesenjangan ketersediaan insfrastruktur pendukung
       logistik ikan nasional antar wilayah.

             Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu
       faktor kunci penentu keberhasilan SUN. Kondisi infrastruktur
       perikanan tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur dasar
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11