Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

36

yang belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masih besar. (2)
Profesionalisme aparatur Kelautan dan Perikanan khususnya dibidang
logistik masih belum memadai. (3) Masih terbatasnya pengetahuan
dan jangkauan informasi masyarakat tentang pemanfaatan
sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (4) Peranan penyuluhan
perikanan belum optimal bagi nelayan, pembudidaya ikan dan
pengolah hasil perikanan. Ketersediaan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan yang memadai baik kualitas maupun
kuantitasnya, diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan
sektor perikanan dan juga pendukung implementasi SLIN.

Keberhasilan SUN memerlukan dukungan SDM yang memiliki
pemahaman dan kemampuan (knowledge dan skill) di bidang logistik.
Oleh karena itu, diperlukan SDM logistik profesional yang diwujudkan
dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk
menciptakan profesionalisme di bidang logistik. Dalam kaitan ini,
lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang logistik memegang
peranan penting untuk mendukung implementasi SLIN.

c) Belum adanya kelembagaan yang khusus m engelola logistik
ikan secara efektif.

Kegiatan logistik sangat membutuhkan keterpaduan baik dari
aspek infrastruktur maupun manajemen, sementara kegiatan logistik
ikan khususnya bersifat parsial, dan pembinaannya tersebar
diberbagai kementerian, khususny sistem logistik ikan belum ada
lembaga yang menangani. Kondisi yang demikian berpotensi
menimbulkan masalah yang berkaitan dengan aspek koordinasi,
keselarasan, keterpaduan berbagai unsur yang terlibat dalam aktifitas
logistik ikan. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola yang kuat untuk
mendukung efektifitas pelaksanaan koordinasi, menyelaraskan dan
menintegrasikan seluruh kebijakan sistem logistik ikan nasional.
Kelembagaan dalam wadah atau organisasi, pada tingkat pelaku
usaha perikanan sudah berkembang dan beberapa diantaranya
mempunyai tingkat kohesivitas cukup tinggi. Pada tingkat produksi