Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8

10

      sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI yang merupakan pedoman atau
      landasan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
      kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Sebagai landasan idiil
      bangsa Indonesia, Pancasila berisikan pedoman dasar bagi kehidupan
      bermasyarakat, berbangsa dan bemegara yang mencerminkan visi dan cita-
      cita nasional. Pancasila memberikan arah secara umum pembangunan
      nasional di Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat
      Indonesia yang pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan perundang-
      undangan sesuai hierarchi. Dengan demikian maka Nilai-Nilai Pancasila
      harus dapat dimengerti, dipahami dan diyakini oleh seluruh komponen
      bangsa tertanam dan terimplementasi dalam seluruh sendi kehidupan
      berbangsa dan bemegara secara seimbang, serasi dan selaras
      sebagaimana yang tercantum dalam butir-butirnya.

      b. UUD NR! 1945 sebagai landasan konstitusional.
                Sebagai landasan Konstitusional, UUD NRI 1945 merupakan sumber

      hukum tertulis hukum dasar yang mengandung aturan atau norma-norma
      bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang sekaligus menjadi
      landasan dan sumber inspirasi tertinggi dalam pembentukan hukum-hukum
      nasional. Dengan demikian maka UUD NRI 1945 berperan sebagai fungsi
      kontrol terhadap seluruh tata perundang-undangan yang berlaku dan memiliki
      kekuatan mengikat bagi penyelenggara dan penyelenggaraan negara.13
      Bahwa UUD NRI 1945 sebagai sumber hukumnya harus teijabarkan secara
      hirarkis kedalam berbagai peraturan pelaksanaan seperti tertuang dalam
      Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-
      Undangan. Artinya bahwa setiap peraturan per Undang-undangan dibawah
      UUD NRI 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD NRI 1945
      dengan demikian UUD NRI 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol alat
      mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah itu sesuai atau tidak
      dengan ketentuan UUD NRI 1945. Karena UUD NRI 1945 merupakan
      pedoman hukum yang mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan
      tata kelola Pemerintahan untuk mengatur dan memberdayakan setiap potensi
      nasional demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional, harusnya implementasi

Lemhannas Rl, Pancasila dan UUD NRI, Opcit hal 7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13