Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8

50

           suatu kontinen yang terpisahkan oleh lautan. Seharusnya, perspektif kebijakan
           yang ada seharusnya melihat laut sebagai penghubung pulau bukan pemisah
           pulau sehingga bangnas harus prioritaskan bangun infrastruktur transportasi
           laut dan udara, pulau-pulau besar penuh dengan medan terputus sehingga
           masyarakat terperangkap pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, kebijakan
           nasional sebaiknya juga mengarah pada pembangunan infrastruktur
           transportasi darat.

                    Terkait kondisi yang dihadapi oleh Kalimantan Tengah, secara lokal,
           Provinsi Kalteng memiliki 10,3 juta Ha hutan sehingga memiliki peluang untuk
           memperluas kebun sawit hingga mencapai 2 kali lebih luas dari yang ada saat
          ini, Jika hal ini dapat direalisasikan dengan dukungan dari kebijakan
          pengembangan nasional, terutama dalam gatra geografi, secara memadai,
          maka Provinsi Kalteng dapat menjadi penghasil sawit terbesar Indonesia,
          b. Demografi.

                    Total populasi Indonesia berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik
          (BPS) tahun 2010 adalah 237.641.326 jiw a .33 Dengan jumlah penduduk
          tersebut, pengelolaan industri sawit yang optimal diharapkan dapat
          memberikan peningkatan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia. Namun
          demikian, ternyata keberadaan penduduk masih relatif jarang di daerah
          perkebunan kelapa sawit, padahal amat dibutuhkan jumlah penduduk sebagai
          ‘plasma’ untuk bersama perkebunan ‘inti’ dalam mengelola kelapa sawit.

                    Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, dari jumlah total penduduk
          Indonesia, yakni 237.641.326 jiwa, 136.610.596 jiwa diantaranya tinggal di
          Pulau jawa atau 57,5% diantaranya tinggal di Pulau Jaw a.34Ketimpangan
          persebaran penduduk yang masih terpusat di Pulau Jawa tersebut dapat
         diatasi dengan menerapkan program transmigrasi kelapa sawit terpadu serta
         mengembangkan infrastruktur jalan di Provinsi Kalteng sebagai insentif bagi
         masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi.

                   Di sisi lain, sebagian besar masyarakat juga masih berpendidikan
         rendah sehingga sulit dalam membuat mereka semakin mandiri dan
         mensejahterakannya melalui pengelolaan S KA kelapa sawit. Oleh karena itu

33http://www.bps.go.id/tab sub/view.php?tabel=l&id subvek=12 diunduh pada hari Minggu tanggal 3
Agustus 2014 pk. 13.58 W IB.
34http://www.bps.go.id/tab sub/view.php?tabel=l&id subvek=12. dilihat 8 Novem ber 2014 pk. 05.30 W IB.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13