Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

53

nasional yang lebih signifikan dengan dampak dan manfaat yang dapat secara
langsung dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia,
d. Ideologi.

Pemanfaatan kelapa sawit secara optimal dan berkeadilan
sesungguhnya merupakan salah satu aktualisasi dari Pancasila sebagai
ideologi nasional. Sebagai SKA strategis, pemanfaatan kelapa sawit dan
seluruh produk turunannya diarahkan untuk mencapai tujuan nasional serta
mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
ideal, yang dicerminkan oleh kelima sila dalam Pancasila.

Berkenaan dengan perwujudan kehidupan yang ideal, kesamaan dalam
aspek idealisme bisa mempersatukan pengelola inti dan pengelola plasma
untuk saling bersinergi dalam menghasilkan atau mengelola kelapa sawit yang
menghasilkan ternak agar lebih berhasil guna dan lebih berdaya guna.
Idealisme yang sama juga bisa menyatukan seluruh pemangku kepentingan di
sektor pengelolaan kelapa sawit untuk saling bekerja sama dan bersinergi
meningkatkan hasil guna pengelolaan kelapa sawit dan menjauhkan
pengelolaan S K A kelapa sawit dari kegiatan/ tindakan yang berlawanan
dengan kerangka regulasi yang ada. Dengan demikian, pengelolaan industri
kelapa sawit dapat dilaksanakan dengan prinsip kerakyatan untuk
menghasilkan manfaat, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dengan tantangan yang ada, ideologi Pancasila harus
direlevansikan dengan upaya pengelolaan kekayaan nasional, termasuk
dalam konteks pengelolaan SKA.

e. Politik.
Pengaturan terkait kebijakan pengelolaan industri kelapa sawit di

Indonesia merupakan wujud political will pemerintah yang terkait dengan
pengembangan perkebunan nasional. Elite politik setempat perlu cepat
tanggap dan mengantisipasi dinamika masyarakat setempat terkait masalah
kelapa sawit maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan kelapa sawit,
seperti: perternakan terpadu, pembangunan infrastruktur, pembangunan
industri lain terkait kelapa sawit, serta masalah land clearing.

Kejelian elit dan upaya aparat terkait setempat dalam melihat kebijakan
pemerintah pusat yang menyangkut masalah kelapa sawit di daerah