Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

96

memperoleh hasil yang signifikan dari kemitraan perkebunan plasma rakyat
dengan pihak perusahaan.

f. Pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur yang memadai bagi
pengelolaan sumber kekayaan alam kelapa sawit, terutama infrastruktur jalan
dan pelabuhan. Jika hal ini dilakukan secara otomatis pengangkutan
komoditas hasil panen kelapa sawit akan berjalan dengan lancar yang
akhirnya berpengaruh pada kestabilan harga komoditas. Karena seperti
diketahui, bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit biasanya berada di wilayah
pedalaman yang aksesnya cukup jauh dengan pelabuhan, sehingga untuk
menjual hasil komoditasnya memerlukan biaya yang tinggi. Tidak jarang
akhirnya mereka memilih untuk menjual kepada pengumpul dengan harga
yang tentunya sangat jauh dari harga pasar. Kebutuhan akan transportasi
menjadi salah satu elemen yang krusial untuk menunjang kelancaran proses
pengolahan dan pengusaha kecil serta petani dapat terhindar dari praktek
pengepul dan tengkulak yang berdampak negatif. Potensi infrastruktur yang
memadai jalan darat (jalan lintas) antar kota dan antar provinsi, sebagai poros
utama bagi konektivitas antar wilayah, termasuk antar wilayah perkebunan
atau sentra penghasil kelapa sawit. Langkah yang perlu dilakukan saat ini
adalah upaya perbaikan kondisi kelayakan jalan dan fasilitas pendukung
seperti penerangan.

g. Upaya optimalisasi pengelolaan SKA kelapa sawit juga perlu dilakukan
dengan penguatan sinergitas lintas sektoral antar pemangku kepentingan
(stakeholder). Langkah ini perlu dilakukan karena ada banyak saling-silang
kepentingan yang beroperasi dalam pengelolaan kelapa sawit, baik sebagai
regulator maupun pelaksana. Pola relasi antara pusat dan daerah perlu
dibenahi dan ditata-ulang terutama di bidang perizinan, fiskal (kepabeanan
dan perpajakan), serta skema bagi hasil atas pengelolaan SKA. Tentu saja
peluang untuk membangun pola relasi yang sinergis terbuka lebar pasca-
pemberlakuan sistem desentralisasi dan penerapan kebijakan otonomi daerah.
Agar target produksi dapat tercapai, dukungan antara pelaku usaha, asosiasi
dan regulator termasuk petugas lapangan memerlukan koordinasi yang
baik. Oleh karena itu, kalangan asosiasi produk hilir haruslah ambil bagian