Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11

39

         Kohanudnas baik secara langsung maupun tidak langsung. Disamping rtu,
         belum adanya komitmen (political will) yang kuat dari pemerintah untuk
         membangun Hanud yang handal dan didukung Alutsista yang mampu
         menjaga seluruh wilayah NKR!. Hal tersebut jelas berpengaruh pada
         deteksi dan pengamatan wilayah udara yang merupakan bagian dari
         pertahan udara nasional.

         d. Sarana Prasarana Pertahanan Udara Nasional belum optimal.
         Dalam hal ini dapat dilihat dan sarana komunikasi MCC dalam rangka
         mendukung pelaksanaan operasi masih belum optimal. Jaring komunikasi
         antara MCC yang sudah tergelar masih sebatas jaring komunikasi Laporan
         Sasaran (Lasa), dan sementara untuk jaring Kodal, Koordinasi dan
         Adminlog tergelar secara terbatas. Disamping itu network yang terintegrasi
         secara real time antara Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI dan
         Kohanudnas untuk korelasi penentuan laporan sasaran belum optimal68.

        e. Terbatasnya Alokasi Anggaran Pertahanan. Dalam hal ini dapat
        dilihat dari besaran anggaran pertahanan terkait pertahanan udara
         nasional yang sampai saat ini masih menyimpan persoalan pola
         pemanfaatan anggaran yang berkontribusi dalam kesiapan Alutsista Hanud
         yang masih rendah; peraturan perundang-undangan, adanya “mafia
        Alutsista”, rantai birokrasi yang rumit serta belum cukup kuatnya industri
         pertahanan dalam negeri mendukung Alutsista. Hal tersebut secara tidak
         langsung jelas akan mempengaruhi postur kekuatan Hanudnas dalam
         menghadapi berbagai ancaman di wilayah udara. Artinya, belum
         memadainya anggaran pertahanan berpengaruh pada deteksi dan
         pengamatan wilayah udara yang merupakan tanggung jawab pertahan
         udara nasional. Hal tersebut jelas berpengaruh pula pada upaya
         pertahanan udara nasional dalam menjaga wilayah udara dan tegaknya
         kedaulatan negara.

M Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR Rl pada Reses masa persidangan III Tahun Sidang 2009 - 2010 ke Provinsi
daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 7 - 9 Juli 2010, httpJ/www.dpr.go.kJ/complorgans/commission/cxxnmissionl
/visit/K1_kunjungan_Kunker_KomlsiJ_DPR_RI_ke_DKI_Jakarta.pdf diunduh tanggal 4 Agustus 2014 pukul 15.00
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16