Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10
92
khususnya terkart pembangunan Hanudnas. Hal ini
diperlukan untuk membangun konsensus bersama bahwa
pembangunan Hanudnas dilakukan guna mendukung
pengamanan wilayah udara nasional dan menjaga
kedaulatan NKRI.
b) Kemhan mendorong DPR Rl khususnya Komisi I yang
membidangi Pertahanan agar membangun political will
anggaran pertahanan dalam jangka panjang yang mengikat
setiap era pemerintahan yang berkuasa, terlepas dari partai
apapun pemerintahan itu berasal. Tanpa komitmen jangka
panjang, pembangunan kekuatan pertahanan udara secara
berkesinambungan masih menjadi tanda tanya. Kegiatan
yang dilaksanakan sebagai berikut:
(1) DPR menetapkan undang-undang khusus yang
mengatur anggaran pertahanan untuk jangka waktu
tertentu, minimal 15 tahun ke depan.
(2) Pemerintah dan DPR tetap eksis dalam
menetapkan aturan tentang komitmen anggaran
pertahanan, sebab dalam kondisi ekonomi
bagaimanapun harus tetap ada porsi yang
proporsional untuk pertahanan.
2) Mabes Angkatan dan Kohanudnas menentukan skala
prioritas dalam pembangunan pertahanan udara dan strategi
pembiayaan melalui penyusunan rencana program kerja dan
anggaran serta mengevaluasi pengembangan sistem pertahanan
udara nasional, untuk mendukung tugas pokok Kohanudnas.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
a) Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan segera
melakukan audit secara menyeluruh kekuatan pertahanan
udara, untuk selanjutnya mereduksi Alutsista yang sudah tua
