Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

33

gagasan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral
bagi kesejahteraan pribumi).17

Pasca kemerdekaan Indonesia, kebutuhan akan tenaga pamong
praja semakin meningkat karena adanya perkembangan jenis-jenis urusan
serta pelayanan yang dilakukan pemerintah, serta adanya pemekaran-
pemekaran daerah. Kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi oleh alumnus
pendidikan umum, karena tidak ‘siap kerja’.

Situasi yang sama juga yang melatar belakangi kelahiran Sekolah
Tinggi llmu Pelayaran (STIP) yang merupakan pendidikan pelayaran yang
berada dibawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Perhubungan Rl (saat pertamakali berdiri pada 1953 bemama
Akademi llmu Pelayaran/AlP).

Peran dan eksistensi kedua institusi pendidikan vokasional tersebut
sudah memiliki sejarah panjang. Ada kultur yang telah terbangun selama
puluhan tahun (bahkan untuk IPDN, sudah berabad-abad!) dalam pola
pendidikan (apa pun model kurikulumnya) dan tata-hidup belajar-mengajar.

Di dalamnya kultur tersebut terdapat dua kesadaran penting yang
juga berakar pada sejarah. Pertama, kesadaran bahwa alumnus IPDN dan
STIP harus mampu ‘langsung bekerja’ begitu lulus. Ini mengandung nilai
plus secara profesional dan nilai kebanggaan secara psikologis. Kedua,
kesadaran bahwa kesiapan bisa ‘langsung kerja’ harus didukung oleh
kekuatan mental dan fisik serta memiliki kesetiakawanan, kekompakan,
kebersamaan, solidaritas, dan bahkan militansi.

Kesadaran poin pertama menemukan sandarannya pada gagasan-
gagasan cemerlang Dr. Charles Allen Prosser (1871-1952)— praktisi dan
akademisi berkebangsaan Amerika Serikat yang dianggap sebagai bapak
pendidikan kejuruan— tentang prinsip-prinsip pendidikan vokasional.

17 Tiga program van Deventer itu menyangkut (1) Irigasi— membangun dan memperbaiki
pengairan dan bendungan bagi keperluan dunia pertanian; (2) Emigrasi— mendorong
penduduk bertransmigrasi untuk meraih kehidupan yang lebih baik; (3) Edukasi—
memperluas bidang pengajaran dan pendidikan.Dari tiga program tersebut, hanya bidang
edukasi yang relatif tidak diselewengkan tujuannya. Dua lainnya sepenuhnya
diselewengkan. Pembangunan pengairan dan bendungan dilakukan, namun hanya untuk
perkebunan-perkebunan milik penjajah Belanda. Emigrasi juga dilakukan, tapi untuk
memenuhi kebutuhan pekerja perkebunan di berbagai daerah, dengan sistem rodi.