Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

14

Persyaratan sebelumnya yang ada dalam UUD NRI tahun 1945
(“orang Indonesia asli”) diubah sesuai dengan perkembangan
masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of
law yang salah satu cirinya adalab pengakuan kesederajatan di depan
hukum bagi setiap warga negara. Rumusan itu konsisten dengan
paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan
dengan tidak membedakan warga negara atas dasar keturunan, ras
dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga terkandung
kemauan politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan
Indonesia. Penyempurnaan persyaratan itu mengingat kedudukan dan
peranan Presiden dan Wakil Presiden sangat penting dalam
penyeienggaraan negara (sesuai dengan sistem pemerintahan
presidensial yang dianut negara Indonesia), sehingga diperlukan
adanya persyaratan yang ketat. Terkait dengan Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden Secara Langsung. Perubahan UUD NRI tahun
1945 mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara
langsung tercantum dalam Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5). Pada Perubahan Ketiga (tahun 2001) diputuskan
empat ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), sedangkan
ayat (4) diputuskan dalam Perubahan Keempat (tahun 2002).
Rumusan perubahan sebagai berikut.

Dalam Pasal 6A disebutkan bahwa (1) Presiden dan Wakil
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2)
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum
pelaksanaan pemilihan umum. 3) Pasangan calon (Presiden dan
Wakil Presiden) yang mendapatkan suara lebih dan lima puluh persen
dan jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua
puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan
Wakil Presiden. (4) Dalam hat tidak ada pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden terpilih, dua pasangan.